Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dr. Imam Ghazali, SH., MH, pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional berpendapat, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar patut disambut gembira.
Ini karena PP ini dinilainya bisa memberikan pelindungan hukum baik itu untuk masyarakat, pelaku usaha di sektor pos, telekomunikasi, penyiaran maupun untuk penyelenggara layanan over the top (OTT) baik itu asing maupun lokal.
"PP Postelsiar sejatinya menyempurnakan teknis yang tak diatur di dalam UU. PP Postelsiar juga memberikan pelindungan hukum karena dalam aturan tersebut mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya," ujarnya dalam pernyataan pers, Kamis (4/3/2021).
Baca juga: Pemain Lokal Dukung Aturan Kerja Sama OTT Asing dengan Operator Telko di RPP Postelsiar
"Misalnya dengan UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Penyiaran. Pemerintah sudah sangat bagus membuat PP Postelsiar ini. Sekarang tantangannya adalah membuat aturan pelaksananya," ujar Imam Ghazali.
Baca juga: Anggota DPR: PP Postelsiar Berdampak Positif untuk Investasi
Dia menjelaskan, kewenangan membuat aturan teknis PP Postelsiar berada di Kemenkominfo, termasuk untuk mengatur mekanisme kerja sama antara penyelenggara OTT dengan penyelenggara telekomunikasi.
Imam mengatakan, dengan mencantumkan pasal aturan kerja sama antara OTT dengan operator telekomunikasi berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, maka Kominfo memiliki dasar yang kuat untuk mewajibkan OTT bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi.
Imam menambahkan, pasal 15 ayat 1 PP Postelsiar sudah cukup kuat menjerat secara administratif bagi OTT asing untuk melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi.
Dalam memberikan layanan ke masyarakat, penyelenggara OTT pasti bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi.
Hal ini yang menurutnya perlu diperhatikan, apakah selama ini kerja sama tersebut telah terbentuk secara formal, telah memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, serta prinsip non-diskriminatif.
Regulator Harus Saring Konten Negatif
Menurutnya, tujuan dari pengaturan ini juga sangat baik yaitu untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat juga tidak perlu khawatir karena pengaturan ini tidak akan merugikan mereka.
Baca juga: Tantang Clubhouse, Twitter Kembangkan Fitur Audio Chat Room Spaces untuk Pengguna Android
Kewenangan penyelenggara telekomunikasi dalam pengaturan trafik yang diatur dalam PP Postelsiar ini juga sudah jelas. Pada dasarnya, penyelenggara telekomunikasi memang tugasnya mengatur trafik telekomunikasi.
Baca juga: Ini Ragam Kelebihan Aplikasi BiP Dibandingkan Whatsapp, Bisa Video Call Hingga 10 Orang
Jika tugas itu tidak dilaksanakan, maka kualitas layanan telekomunikasi tentu menjadi menurun.