TRIBUNNEWS.COM - Apple dan Google telah menghapus aplikasi bernama Smart Voting setelah pemerintah Rusia memintanya.
Smart Voting merupakan alat bagi oposisi dari Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan seminggu ke depan.
Penghapusan tersebut dinilai semakin membuat kedua perusahaan tersebut semakin tunduk kepada hal yang berbau tidak demokratis dan hanya memikirkan tentang keuntungan saja.
Selain itu kedua perusahaan raksasa tersebut dianggap menyakiti perasaan pendukung pemilihan umum yang bebas dan kebebasan ekspresi.
Baca juga: Google Akan Sematkan Gmail Fitur Panggilan Telepon dan Video Call
Baca juga: Cara Mengaktifkan Mode Gelap Google Chrome Pada Layar Android, Komputer, iPhone, iPad, dan iPod
Padahal masing-masing perusahaan memiliki jargon yang serupa tentang demokrasi yaitu "Don't Be Evil" untuk Google serta "Commitment To Human Rights' bagi Apple.
Penasihat hukum di bidang teknologi untuk Acess Now, Natalia Krapiva menyatakan bahwa penghapusan tersebut merupakan kabar buruk bagi demokrasi.
"Ini kabar buruk bagi demokrasi dan konteks perbedaan pendapat di seluruh dunia."
"Keputusan ini memungkinkan seluruh pemimpin diktator juga melakukan hal serupa," tutur Natalia dikutip dari Associated Press (AP).
Acess Now merupakan grup di internet yang membahas tentang kebebasan.
Dikutip dari AP, padahal teknologi telah memberikan pelayanan bagi konsumen untuk media sosial hingga aplikasi dan melewati rintangan yang begitu sulit di negara-negara yang memiliki kekurangan dalam hal demokrasi.
Sehingga saat perusahaan besar seperti Apple, Google, Amazon, Microsoft, atau Facebook telah menjadi semakin besar maka diharapkan ambisi penguasa untuk memanfaatkan kekuasaanya akan berakhir.
Namun kebijakan penghapusan yang dilakukan oleh Apple dan Google dianggap hal yang menciderai demokrasi.
Profesor dari Universitas Penn State yang mempelajari tentang isu sensor di internet, Sascha Meinrath mengungkapkan jika Apple dan Google seakan mendukung kembali adanya kediktatoran.
"Sekarang, ini (penghapusan aplikasi) adalah bentuk opresi politik."