Baca tanpa iklan
Setelah itu ia mulai membangun perusahaan perangkat lunaknya sendiri yaitu Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989 dengan modal 200 ribu dollar AS.
Di sini ia bergabung dengan enam mantan pegawai Bank Bali lainnya termasuk Marina Budiman yang kini menjabat sebagai presiden komisaris DCI.
Sigma Cipta Caraka cukup memberikan angin segar untuk perkembangan teknologi saat itu khususnya di bidang perbankan yang mana saat itu pemerintah baru saja menderegulasi industri perbankan.
Baca juga: Kisah William Sunito, Bantu 4.000 UMKM Berkembang lewat Tokowahab.com hingga Masuk Forbes
Saat itu, jumlah bank di Indonesia merangkak naik.
Pada tahun 1988, jumlahnya baru mencapai 111. Di tahun 1994, jumlahnya naik lebih dari dua kali lipat, yakni mencapai 240 bank. Kala itu, tenaga IT di perbankan sedang sangat dibutuhkan.
Hal itu tentu menjadi ceruk yang sangat besar bagi Sigma Cipta Caraka yang akhirnya meraup pendapatan hingga 1,2 juta US dollar kala itu.
Karirnya berlanjut hingga dirinya mulai mendirikan penyedia layanan internet (ISP) pertama di Indonesia pada tahun 1994 bernama Indointernet yang memudahkan masyarakat untuk dapat menjelajahi web di seluruh dunia untuk pertama kalinya.
Perusahaan itu kini dikenal sebagai PT Indointernet Tbk, di mana Otto menjabat sebagai Predisen Komisioner sejak tahun 2012.
Tidak berhenti sampai di situ, Otto kemudian mendirikan anak perusahaan Sigma yaitu Balicamp dengan proyeknya membuat pemeriksa ejaan bahasa Indonesia untuk Microsoft.
Namun sayang, anak perusahaan ini harus ditutup setelah bom Bali pada tahun 2002.
Pensiun yang tertunda Perjalanan karirnya tidak selalu mulus.
Setelah tragedi bom Bali yang mempengaruhi bisnisnya, tahun 2008 Otto memutuskan untuk menjual 80% kepemilikan saham Sigma kepada Telkom Indonesia seharga 35 juta dollar AS.
Setelahnya ia menjual sisa sahamnya seharga 9 juta dollar AS dan mulai berpikir untuk pensiun.
Namun tak lama kemudian ia mendapatkan ide kembali saat pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk menggunakan data Indonesia di darat untuk mencegah penggunaan pusat lepas pantai.