Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Platform video musik asal China, TikTok memperbarui pedoman komunitasnya dengan kebijakan baru yang dapat mendukung kesejateraan penggunanya.

Kebijakan baru ini akan menangani konten yang sebelumnya mendapat kecaman dari penggunanya, termasuk video yang mempromosikan gangguan makan dan tantangan viral yang berbahaya.

Dikutip dari situs Theverge.com, Rabu (9/2/2022) perusahaan mengumumkan akan mulai menghapus video yang mempromosikan gangguan makan seperti puasa jangka pendek dan aktivitas olahraga yang berlebihan.

Baca juga: 7 Cara Download Video TikTok Tanpa Watermark

Sebenarnya, TikTok telah melarang konten yang memperlihatkan gangguan makan, namun masih banyak pengguna yang melaporkan adanya video yang menampilkan kebiasaan makan yang tidak sehat.

Tiktok membuat mengumuman yang berisi pihaknya telah berkonsultasi dengan dokter dan pakar gangguan makan sebelum membuat kebijakan ini.

“Kami membuat perubahan ini, dengan berkonsultasi dengan pakar gangguan makan, peneliti, dan dokter, karena kami memahami bahwa orang dapat berjuang dengan pola dan perilaku makan yang tidak sehat tanpa memiliki diagnosis gangguan makan,” kata perusahaan itu.

Selain larangan konten yang mempromosikan gangguan makan, perusahaan juga menambah larangan konten yang berisi kebencian, misgender, dan misogini.

Baca juga: Mirip Twitter, TikTok Bakal Hadirkan Fitur Repost Video

Tiktok mendapat kritik keras atas adanya konten tantangan berbahaya dan hoax yang beredar di platform ini. Selain menambahkan lebih banyak detail pada kebijakan tantangan online yang kerap muncul di platformnya, Tiktok juga akan merilis serangkaian video yang dibuat dengan pembuat konten untuk membantu penonton agar menilai konten yang mereka temukan. Video akan muncul di tagar #SaferTogether di halaman Discover.

Saat ini, lebih dari 91 juta video telah dihapus karena pelanggaran konten pada kuartal tahun 2021.

Tiktok menambahkan saat ini, perusahaan menggunakan kombinasi teknologi dan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi serta menghapus pelanggaran terkait pedoman komunitas mereka.