TRIBUNNEWS, JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta saat isu maraknya kebocoran data pemerintah sedang mencuat.

Ia meminta, masyarakat untuk tenang karena tidak ada satu pun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.

“Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu ndak di republik ini,” kata Hinsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin(12/9/2022).

Baca juga: Motif Bjorka Dinilai Bermuatan Politik, Pengamat Minta Pemerintah Jangan Sibuk Saling Tuding

“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya,” tambahnya.

Hinsa enggan menjelaskan lebih jauh terkait maraknya kebocoran data, termasuk bocornya data pribadi sejumlah menteri.

Ia mengatakan akan dijelaskan nanti di kantornya.

“Jadi nanti saya jelaskan karena itu kan teknis ya. nanti saya jelaskan,” tuturnya.

Hinsa tidak menjawab ketika disinggung mengenai lemahnya keamana siber
pemerintah karena banyaknya data yang bocor.

Ia hanya mengatakan bahwa sistem siber masih bisa diakses namun datanya bocor.

“Itu nanti dijelaskan. Tetap bisa akses tapi bocor datanya,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Mahfud menyebut dirinya sudah mendapat laporan terkait dengan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Soal anu ya, bocornya data negara lah. Itu nanti masih akan, kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Baca juga: Apa Itu Doxing? Aksi Hacker Bjorka yang Menimpa Menkominfo Johnny G Plate

Meski begitu, Mahfud menyebut data negara yang bocor itu sejauh ini tidak ada dokumen yang bersifat rahasia dan sudah diketahui khalayak umum.