Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sektor pariwisata adalah satu-satunya way out yang paling cepat, paling konkret, paling mudah, dan paling bisa di-push. Presiden Jokowi betul-betul menyadari hal itu.
Wajar, jia berbagai kebijakan penajaman di koridor pariwisata ini tidak berpanjang waktu, tidak berbusa-busa, go ahead!
Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah contoh nyata. Puluhan tahun Kemenpar RI mencari jalan untuk membebaskan visa kunjungan ke Indonesia, selalu terbentur problem regulasi.
Bulan Juni 2015, Presiden Jokowi langsung meneken Perpres No 69 tahun 2015, tentang tambahan 30 negara bebas visa kunjungan. Dengan Perpres itu, maka ada 15 yang lama, plus 30 negara baru, total 45 negara di-BVK-kan.
Tak lama kemudian, bulan Oktober 2015, mantan Gubernur DKI dan Walikota Solo itu menandatangani Perpres 105 tahun 2015, dengan tambahan 45 negara lagi.
Total 90 negara bebas masuk ke Indonesia untuk berwisata, tidak perlu pusing-pusing mengurus Visa dan membayar USD 35 per stempel.
Demi pariwisata, orang nomor satu di negeri ini, membuat percepatan, lompatan, meregulasi ulang, dan borderless di sektor pariwisata.
Menpar Arief Yahya menambahkan, kebijakan Presiden Jokowi itulah salah satu yang membuatnya optimis mengejar target 20 juta wisman di tahun 2019 kelak.
Tanda-tanda itu sudah terasa. Bintan yang berpuluh-puluh tahun menjadi kawasan pariwisata yang eksklusif, saat dibuka BVK, langsung menanjak hebat, bahkan mengalahkan capaian Batam, di bulan September 2015.
“Pelabuhan Bandar Bintan Telani September 2015 menembus 48,68%, mengalahkan gabungan antara Batam Center 25,57%, Sekupang 10,87%, Nongsa 7,6%,” jelas Arief Yahya.
“Yang lebih membanggakan lagi, wismannya, nomor satu berasal dari Tiongkok 30,9%, Korea 20,9%, Jepang (13.37%), Inggris 10,4% dan Amerika Serikat 6,16%. Cara membacanya adalah, makin banyak ekspatriat dan wisatawan yang ada di Singapore mampir ke Batam-Bintan, karena jarak dekat, dan harga yang jauh lebih murah. Great Batam paling cepat reaksinya terhadap kebijakan bebas via tertentu,” urainya.
Bukan hanya itu, Presiden Jokowi juga membuka akses CAIT, untuk yacht (perahu pesiar) dan CABOTAGE untuk cruise (kapal pesiar).
Bagi yachter tidak perlu lagi repot-repot sebagaimana sebelumnya diperlakukan seperti impor barang barang mewah, dengan bilangan pajak impor yang tidak kecil. Sekarang di bebaskan, diperukan seperti wajarnya di imigrasi.
Barang di declare costume, orangnya masuk tanpa visa bagi mereka yang berasal dari 90 negara yang sudah diberi kelonggaran dengan Bebas Visa Kunjungan itu.
Begitu pun Cabotage, bagi kapal-kapal pesiar. Tidak harus kapal yang berbendera Indonesia yang boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di pelabuhan di Indonesia.