Baca tanpa iklan
Korupsi di perpajakan hal biasa menurut Gayus. Sebenarnya korupsi di proyek perlu juga di cek oleh KPK, seperti suatu proyek APBN atau APBD biasa dimenangkan oleh suatu perusahaan tetapi lucunya proyek itu milik pejabat.
Jadi Perusahaan tersebut hanya namanya saja. Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dijualkan pejabat kepada orang lain yang besarnya sekitar 20-30 persen dari nilai proyek, misalnya nilai proyek Rp. 1,4 Milyar maka akan dijualkan kepada pelaksana sbesar Rp. 300 juta, uang ini biasanya dibayar dulu sebesar Rp.100 juta sisanya dibayar setelah selesai proyek.
Cobalah petugas KPK didudukan atau pura-pura ikut tender proyek. Asalkan petugas tsersebut tidak seperti Gayus.
Jadi Perusahaan tersebut hanya namanya saja. Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dijualkan pejabat kepada orang lain yang besarnya sekitar 20-30 persen dari nilai proyek, misalnya nilai proyek Rp. 1,4 Milyar maka akan dijualkan kepada pelaksana sbesar Rp. 300 juta, uang ini biasanya dibayar dulu sebesar Rp.100 juta sisanya dibayar setelah selesai proyek.
Cobalah petugas KPK didudukan atau pura-pura ikut tender proyek. Asalkan petugas tsersebut tidak seperti Gayus.