News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

JATAM : Pemerintah Seperti Keledai Jatuh di Lubang yang Sama

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga menyaksikan seni instalasi patung di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (29/5/2014). Pemasangan patung-patung tersebut untuk memperingati sewindu semburan lumpur Lapindo.

Ditulis oleh : Ki Bagus Hadi Kusuma Pengkampanye JATAM

TRIBUNNERS - PT Lapindo Brantas merencanakan pengeboran di sumur Tanggulangin 1.

Sungguh-sungguh perusahaan ini tak punya malu, Sama halnya dengan Pemerintah, yang sama sekali tak memiliki empati dan nurani.

Bagaikan peribahasa hanya Keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali, pemerintah tak belajar dari perilaku Lapindo dan atas apa yang terjadi di sumur Banjar Panji 1.

Lebih dari itu, Pemerintah jelas mengabaikan psikologis dari masyarakat yang ada di sekitar Lumpur Lapindo. 

Sumur Tanggulangin 1 yang berada di Desa Kedungbanten, hanya berjarak lebih dari 2 Km dari tanggul Lumpur Lapindo, atau sekitar 3 Km dari titik utama semburan lumpur.

Padahal, di luar tanggul hingga berjarak antara 200-300 meter, sering ditemukan gelembung (buble) gas menyembur liar.

Paling tidak, 1 Km dari tanggul lumpur merupakan kawasan atau zona merah semburan gas liar.

Dengan berjarak sekitar 2 kilometer dari tanggul lumpur, daerah sumur Tanggulangin 1 rentan menimbulkan semburan baru.

Mengambil argumentasi Lapindo, yang mengkambing-hitamkan gempa Yogyakarta pada 2006 lalu sebagai penyebab semburan, maka pengeboran Tanggulangin 1 selayaknya tidak diperbolehkan.

Kejadian semburan lumpur Lapindo, yang terjadi hampir 10 tahun lalu, masih banyak meninggalkan persoalan.

Diantaranya, dana kompensasi, masalah sosial, ekonomi hingga lingkungan, khususnya kualitas udara dan air yang ada sekitar tanggul.

Seharusnya Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan menghentikan semua aktivitas di Blok Brantas milik Lapindo.

Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan rakyat, yang saat ini sudah tentu was-was akan rencana Lapindo.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini