Baca tanpa iklan
TRIBUNNERS - Meutya Hafid didapuk menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI menggantikan rekannya Tantowi Yahya yang bergeser menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Serah terima palu dilakukan pada pukul 11.00 WIB, oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2106).
Seusai dilantik, Meutya mengatakan banyak persoalan di Komisi 1 DPR RI yang harus diselesaikan, terkait permasalahan pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi-informasi hingga intelijen.
Khusus untuk pertahanan, Meutya akan mendorong peningkatan kekuatan laut dan udara.
"Terkait perkembangan konflik di Laut Cina Selatan, TNI harus mempunyai kesiapan lebih. Pengamanan laut dan udara, adalah aspek penting untuk melindungi aset-aset strategis. Sejalan dengan prinsip Poros Maritim Presiden Joko Widodo, Indonesia mutlak harus mempunyai keunggulan di laut maupun udara," katanya.
Mantan wartawan ini menyebutkan adanya peningkatan kekuatan militer dari beberapa negara di Laut China Selatan, serta kurangnya pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), menyebabkan TNI membutuhkan alat tempur laut dan udara yang modern serta fasilitas yang memadai.
"TNI harus punya penginderaan jarak jauh yang memadai, kapal selam yang tepat, serta menambah kekuatan pemukul di udara seperti jet tempur Sukhoi,” kata Meutya.
Ketika ditanyakan mengenai masih kurangnya anggaran pertahanan, wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara I ini mengatakan, ”Tahun ini Kementerian Pertahanan tahun ini mendapatkan porsi APBN sebesar Rp 95 Triliun. Kemhan tahun ini juga mendapatkan dana Renstra Alutsista periode 2015-2019 sebesar Rp 150 Triliun. Namun tidak seluruh anggaran tersebut digunakan untuk belanja Alutsista, hanya 40% yang digunakan modernisasi Alutsista, 60% lainnya untuk gaji prajurit dan belanja rutin. Untuk itu, kenaikan anggaran pertahanan akan terus kami upayakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi makro," kata Meutya.
Keberadaan perempuan sebagai pimpinan komisi bidang pertahanan DPR memang masih sangat jarang.
Terakhir kali pimpinan komisi pertahanan dipegang perempuan yaitu pada masa Orde Baru dibawah pimpinan Aisyah Amini.
Meutya Hafid berharap dapat menjalankan tugas barunya dengan baik.
Meutya Hafid disahkan berdasarkan rotasi Fraksi Partai Golkar, Surat SK bernomor SJ00708/FPG/DPRRI/I/2016, tentang Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan, menempatkan Meutya Hafid menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR.