Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Rizki Irwansyah, Jenlap Koalisi Mahasiswa UIN (KMU) Jakarta
TRIBUNNERS - Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia, setelah Cina, India dan Amerika Serikat.
Keadaan tersebut otomatis membuat Indonesia menjadi negara dengan kekuatan tenaga kerja yang cukup besar, yang akan terus berkembang menjadi lebih besar.
Kekuatan tenaga kerja yang besar menimbulkan kecemasan yang nyata bagi masyarakat Indonesia.
Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) di Indonesia terus bertambah setiap musimnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran untuk Lulusan Strata Satu (S1) pada 2015 naik menjadi 8,34 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 4,31 persen.
Begitu pun Lulusan Tingkat Diploma mengalami peningkatan pengangguran dari 5,87 persen menjadi 9,49 persen.
Sementara itu, pengangguran lulusan SMK bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen.
Untuk tingkat Pendidikan SD, SMP, dan SMA, juga masing-masing mengalami penambahan yakni dari 3.69% persen menjadi 6.61%, 7.44% persen jadi 9.14%, dan 9,10% menjadi 15,17%.
Ada banyak sebab mengapa angka pengangguran di Indonesia kian membengkak.
Misalnya karena pergerakan roda ekonomi kita yang lamban.
Selain itu, lapangan kerja yang disediakan pemerintah tidak mencukupi.
Juga, menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk industri.
Belum lagi persoalan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang hampir mencapai angka Rp 15 Ribu per Dollar.
Mengawali Tahun Monyet, Api dan bulan yang penuh dengan kasih sayang ini, kita sudah dikejutkan oleh berita-berita tentang penutupan perusahaan besar di Indonesia.
Perusahaan tersebut ialah perusahaan multinasional seperti Chevron Pacific Indonesia (CPI, biasa disebut Caltex), PT Ford Motor Indonesia yang juga hengkang.
Kemudian disusul oleh perusahaan besar asal Jepang yakni, PT Toshiba Indonesia dan PT Panasonic Lighting yang juga akan ikut berhenti beroperasi di Indonesia.
Selain itu, terdapat dua Perusahaan Elektronik lain asal Korea Selatan (Korsel), yang juga mengumumkan akan menutup pabriknya di Indonesia, yaitu PT Samoin dan PT Starlink.
Dengan alasan rasionalisasi dan rekonstruksi pabrik, perusahaan-perusahan tersebut mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menambah daftar penganguran di Indonesia di awal tahun 2016 ini.
Berikut data rinci jumlah PHK versi KSPI:
1. Sebanyak 865 orang terkena PHK di PT Toshiba Consumer products Indonesia. Pabrik ini beralamat di Jalan Citanduy Raya Park Plot 5G di kawasan EJIP Industrial Cikarang Selatan.
2. Sekitar 2. 480 buruh terkena PHK di PT Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia (PT PESGMFID) yang berlokasi di kawasan Industri Ejip Industrial Park Plot 3d Cikarang, Bekasi. Perusahaan ini memproduksi alat-alat listrik dan lampu yang dipasarkan mayoritas ke pasar domestik.
3. Sebanyak 3. 800 buruh kena PHK di pabrik PT Panasonic Lighting Indonesia (PT PLI) yang berlokasi di kawasan Industri PIER Jalan Rembang Industri Raya 47 di Pasuruan.
4. PT. Saimon melakukan PHK kepada 1.200 karyawannya.
5. Karyawan PT. Starlink juga turut serta terkena PHK yaitu sebanyak 500 orang pekerja.
Sabda Sang Paduka
Terasa masih hangat ditelinga kita, pada Bulan Oktober 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sang istri, Iriana Widodo, meluncurkan program investasi padat karya untuk menciptakan lapangan kerja di PT Adis Dimension Footwear, Jln Raya Serang KM 24, Balaraja Barat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Pada kesempatan itu, Jokowi meminta jajarannya agar mencari perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya dalam beberapa waktu terakhir.
Mengingat jumlah tenaga kerja yang di-PHK begitu besar diawal Tahun ini, sudah selayaknya Presiden Jokowi harus membuktikan apa yang telah dia sampaikan.
Membuktikan bahwasanya pemerintah bekerja untuk rakyat, bersinergi dengan rakyat dan selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Selain itu, masyarakat tentunya juga akan terus menunggu janji-janji yang telah diumbar pada masa kampanye dulu, yaitu menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian Indonesia.
Presiden harus terus berupaya menunaikan janji tersebut, jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang.