Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Humas Kementerian Sosial
TRIBUNNERS - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, memiliki kapasitas 125 orang yang diperuntukan bagi para korban perdagangan manusia (human trafficking).
“Lokasi PSKW satu area dengan save house yang diperuntukan bagi para korban perdagangan manusia dan Wanita Tuna Sosial (WTS)," ujar Mensos usai meninjau PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (22/2/2016).
Di PSKW, kata Mensos, dilengkapi dengan fasilitas dokter, kanselor, dan tempat pelatihan kejuruan. Pelatihan kejuruan diperuntukan bagi para WTS dengan beragam ketererampilan.
"PSKW dilengkapi dokter, kanselor, dan tempat pelatihan kejuruan bagi WTS yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)," tuturnya.
Hasil razia Satpol PP dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dibawa ke PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo untuk diberikan pembinaan dan berbagai aneka keterampilan dengan maksimal pembinaan hingga 6 bulan.
"Berbagai fasilitas dan bangunan di area PSKW ada pemilahan-pemilahan yang dimaksudkan untuk treatmen dan penanganannya yang berbeda," ucapnya.
Selama dibina para WTS, termasuk dari Kalijodo di PSKW tersebut bisa mendapatkn berbagai pelatihan kejuruan, seperti menjahit, membordir, membuat berbagai aneka kue.
"Selain mendapatkan berbagai pelatihan, mereka juga mendapatkan diberikan konseling yang bisa menenangkan pikiran sekaligus menata kembali masa depan usai mengikuti pelatihan tersebut," ujarnya.
Selain bisa menenangkan pikiran dan menata kembali masa depan mereka, juga akan dibantu dengan program dari Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp 3 juta per orang.
"Kemensos menyiapkan program bantuan UEP Rp 3 juta per orang pasca mengikuti pembinaan di PSKW Pasar Rebo," katanya.
Dari data dari WTS yang telah menjalani pembinaan di PSKW, 30 persen di antaranya terpapar penyakit seks menular dan positif terinveksi HIV/AIDS.
Pada prinsipnya, tidak hanya WTS Kalijodo, para WTS dari tempat lain pun bisa mendapatkan pembinaan, namun sebelumnya didata dan melangkapi persyaratan administratif.
"Bagi para WTS Kalijodo merasa panik dan cemas dan tidak menemukan solusinya, PSKW bisa menjadi referensi yang direkomendasikan," ujarnya.
Selain dari hasil razia Satpol PP, PSKW juga mendapatkan kiriman dari Bareskrim Mabes Polri. Bagi korban salah tangkap (sweeping) Satpol PP, keluarga bisa menjemput dengan membawa dokumen yang diperlukan.
"PSKW juga mendapat kiriman dari Bareskrim Mabes Polri. Bagi korban salah garuk atau tangkap ada Family Development System (FDS), sehingga keluarga bisa menjemput dengan membawa dokumen yang diperlukan," katanya.
Kemensos dengan berbagai pihak terkait, telah menutup 68 lokalisasi prostitusi dari jumlah 168 yang ada. Hingga 2019, pemerintah menargetkan seluruh Indonesia bebas dari lokalisasi prostitusi.
"Tinggal 100 lokasisasi prostitusi dalam proses penutupan dan 68 telah ditutup. Pentupan lokalisasi tidak sepihak melainkan hasil koordinasi Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)," tuturnya.