Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Fraksi Nasdem
TRIBUNNERS - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik lemahnya fungsi pengawasan DPR. Peneliti bidang Fungsi Pengawasan DPR Formappi, Marcellius Djadijono mengungkapkan hal itu.
Menurutnya, DPR sekilas tampak garang jika dilihat dari jauh. Mereka berbicara dengan nada keras, membentuk berbagai Panitia Kerja (Panja), Panitia Khusus (Pansus) dan berbagai instrument pengawasan lainnya.
Faktanya, menurut Djadi, DPR tak sungguh-sungguh menggunakan instrumen pengawasannya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.
“Pengawasan yang dilakukan DPR menjadi pengawasan seolah-olah. Seolah-olah mengawasi, tapi sebetulnya tidak,” ungkapnya dalam forum diskusi Kemisan yang digelar di Sekretariat Formappi di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Hal itu, lanjut Djadi, terlihat jelas dalam kinerja Tim Pemantau DPR terhadap pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus dan Keistimewaan Daerah.
Dalam tim itu, DPR telah melakukan berbagai kunjungan dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua, Aceh dan Yogyakarta.
Hasil dari pemantauan itu, menunjukkan bahwa ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus maupun penerapan status Daerah Istimewa.
Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh seharusnya ada sembilan Peraturan Pemerintah (PP). Faktanya hingga saat ini baru terbentuk lima PP, masih kurang empat PP lainnya.
Ada pun di Yogyakarta, dana keistimewaan yang sangat besar tidak terserap maksimal, di mana tingkat penyerapannya kurang dari 50 persen.
Begitu juga di Papua, hasil Tim Pemantau merekomendasikan perlunya revisi Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua.
“Ternyata, saat Sidang Paripurna DPR tidak bersunggung-sungguh memperjuangkan rekomendasinya itu. Bahkan para anggota Tim Pemantau sendiri nggak mau menyuarakan rekomendasinya. Hanya dari Fraksi NasDem yang serius memperjuangkan,” ungkap Djadi.
Djadi cukup mengapresiasi sikap Fraksi NasDem dalam memperjuangkan aspirasi publik itu. Menurutnya, penilaian publik terhadap partai politik dilihat dari kesungguhan para kader dalam memperjuangkan aspirasi di kursi DPR. Jika DPR tidak bersunggung-sungguh menjalankan fungsinya, publik juga akan enggan menyalurkan suara dan kepercayaan mereka.
Dalam hemat Djadi, DPR memiliki berbagai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, agar kinerja pemerintah lebih optimal. Kenyataannya, DPR lebih banyak bermain mata dalam menjalankan kewenangannya itu.
Dalam kasus ini, dia berharap konsistensi seperti yang diperankan oleh NasDem dalam mengawal hasil pemantauan tim DPR bisa menjadi tradisi bagi segenap kalangan anggota DPR. Dengan begitu, sistem pemerintahan yang baik akan terbentuk dalam sinergi kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Untuk melengkapi revisi Undang-undang otonomi khusus di Papua, itu rencananya akan dimasukkan dalam prioritas legislasi 2016, nyatanya kembali tidak dimasukkan. Anehnya, mayoritas anggota DPR diam saja, seolah lupa dengan rekomendasinya sendiri,” pungkas Djadi.
Djadi menegaskan agar NasDem sebagai satu-satunya kekuatan politik baru di parlemen, terus konsisten membawa tradisi baru di DPR. Jika NasDem mampu membawa tradisi baru di DPR, bukan tidak mungkin kinerja DPR akan membaik dan mengembalikan khitahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.