News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

TKW Rita Divonis Mati Pemerintah Wajib Berikan Bantuan Hukum

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Rita Krisdianti yang dihukum gantung di Malaysia menyulut keprihatinan warga dari daerah asalnya, Ponorogo Jawa Timur. Warga menyalakan lilin untukRita.

Ditulis oleh : Fraksi PKS

TRIBUNNERS - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dalam memberikan bantuan hukum terhadap TKW asal Ponorogo Rita Krisdianti yang divonis mati oleh pemerintah Malaysia, berupa hukuman gantung.

“Sesuai dengan amanat konstitusi, negara harus hadir dalam upaya memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri,” jelas Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Diketahui, TKW Rita divonis mati oleh Pemerintah Malaysia atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyelundupan 4 kilogram sabu-sabu di dalam koper saat berada di Bandara Bayan Lepas, Penang, Malaysia, pada 10 Juli 2013.

Rita ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia karena diduga dijebak oleh mafia narkotika saat berada di New Delhi, India, dengan modus penitipan koper yang berisi pakaian.

Oleh karena itu, Kharis memintah Pemerintah Indonesia untuk mengajukan proses banding atas vonis mati tersebut.

“Pemerintah Indonesia harus bisa melakukan diplomasi dengan Malaysia, karena berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, dia tidak tahu menahu dengan keberadaan narkoba tersebut,” kata legislator PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya tersebut.

Kharis memberikan contoh perlindungan warga negara Indonesia tersebut, seperti yang dilakukan Pemerintah Filipina terhadap Marry Jane yang mengalami permasalahan serupa.

“Meskipun kita menghormati kedaulatan hukum negara Malaysia, tetapi kita berkepentingan untuk memberikan perlindungan dengan memberikan penampingan hukum secara maksimal,” tutur Kharis.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini