Baca tanpa iklan
Toh, mereka ini pada dasarnya pelayan rakyat. Dalam iklim demokrasi yang sehat, perlakuan tidak diukur dari jabatan atau status sosialnya melainkan nilai kebaikan yang di bawa terhadap masyarakat. Kesetaraan atau prinsip egaliter merupakan hal yang fundamental dalam demokrasi. “Neo feodalisme ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang bertumpu pada persamaan dan kesetaraan tanpa memandang status sosial.”
Adalah tanggung jawab bersama untuk meruntuhkan nilai-nilai neo-feodalisme yang masih mengakar kuat di masyarakat, kelompok-kelompok terdidik seperti mahasiswa, kalangan profesional dan kelompok cendekia lainnya perlu lebih berperan aktif dalam merombak kultur neo-feodal ini.
Hal ini, pada akhirnya akan bisa menciptakan demokrasi yang yang lebih subtantif, yakni yang mampu menciptakan birokrasi yang melayani dan profesional, aparat hukum yang juga professional dan imparsial dalam melindungi rakyat dan penegakan keadilan, dan sebuah pemerintahan yang berusaha keras dalam mensejahterakan warganya. Bukan demokrasi aksesoris yang melahirkan pejabat publik atau pemimpin koruptif yang memafaatkan hukum untuk mengkriminalisasi rakyat. (*)
*)Farouk Abdullah Alwyni adalah Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)