Oleh: H. Sopyan Iskandar
TRIBUNNEWS.COM - Teka-teki itu terjawab sudah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima mandat partainya sebagai calon presiden 2019 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).
Kini, 08 – sebutan untuk Prabowo di kalangan Gerindra – tinggal membangun koalisi mengingat suara Gerindra dengan 73 kursi dari 560 kursi di DPR RI (11,81%) hasil Pemilu 2014, tak memenuhi presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) 20%.
Selain dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah “paten”, 08 kini menjajaki koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PAN, meski menempatkan kadernya di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo namun chemistry-nya lebih ke 08, apalagi pernah berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di mana Ketua Umum PAN saat itu, Hatta Rajasa, menjadi calon wakil presiden dari 08.
PKB, pun menempatkan kadernya di Kabinet Kerja, juga masih bisa “dikilik”, terutama jika ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, yang menyodor-nyodorkan diri sebagai cawapres bagi Jokowi, tak jadi dipinang.
Bagaimana dengan Partai Demokrat yang selama ini memosisikan diri sebagai penyeimbang? Chemistry 08 dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sebangun. Sudah bukan rahasia lagi bahwa semasa aktif di TNI, terjadi rivalitas di antara keduanya. Mungkin karena itulah Demokrat tak diundang dalam Rakornas Gerindra kemarin.
Tetapi, di dalam politik ada agadium “tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan”.
Jika 08 meminang Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB, akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB), maka bisa jadi Demokrat mau berkoalisi dengan Gerindra.
Bagaimana dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang selama ini digadang-gadang Demokrat?
Demi kepentingan bangsa dan negara, AHY cukup menjadi menteri saja bila nanti Prabowo-TGB terpilih, sekaligus untuk kaderisasi dan menimba pengalaman.
Di DPR RI, Demokrat memiliki 61 kursi (10,19%), PAN 49 kursi (7,59%), PKB 47 kursi (9,04%), dan PKS 40 kursi (6,79%).
Bagaimana dengan PKS yang sudah “paten”? Belakangan, partai dakwah yang suaranya paling buncit di antara Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB ini menyodorkan syarat, yakni salah satu dari sembilan kadernya yang sudah ditetapkan sebagai capres/cawapres, harus dipinang 08 bila Gerindra mau berkoalisi dengan PKS.
Tiga mantan Presiden PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Anis Matta, dan juga Presiden PKS Sohibul Iman, masuk daftar capres/cawapres PKS. Selebihnya Ahmad Heryawan, Irwan Prayitno, Salim Segaf Al Jufrie, Al Muzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera.