Baca tanpa iklan
Oleh Tubagus Hasanuddin (Kang Hasan), mantan ajudan BJ Habibie, calon gubernur Jawa Barat.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Tepat 20 tahun era reformasi bergulir. Ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai simbol Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam. Berbagai polemik dan intrik politik, mewarnai era demokrasi yang dimulai sejak diangkatnya Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto.
Atmosfir reformasi yang kita rasakan saat ini tidak terlepas dari sosok yang dikenal genius dibidang penerbangan, yakni Habibie. Menteri Riset dan Teknologi 2 Periode pada masa orde baru itu adalah sosok yang reformis sejati yang meletakan fondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis ditengah gejolak disintegrasi bangsa.
Saya mengenang, BJ Habibie, langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis. Habibie juga yang membuka ruang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, dibuka lebar.
Baca: Kalimat Terakhir Usai Salat Subuh Bareng Rasyid, Adara Taista: Aku Ingin Tidur
Salah satu kebijakan BJ Habibie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan Pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dimasa Orde Baru. Menurut Habibie, kedudukan Pers sangat penting sebagai pilar dari demokrasi.
Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie, mengapa? Berani membuka dan mengubah Orde Baru menjadi situasi yang lebih demokratis. L angkah lain yang perlu diapresiasi dari Presiden Habibie untuk memberantas KKN, adalah dengan dibentuknya tim khusus yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung untuk memburu korupsi.
Walaupun secara praktis hasilnya kurang, namun secara politis niat baik itu sudah ada
BJ Habibie juga berani mendobrak masalah ketatanegaraan dan pemerintahan yang penuh nepotisme.
Dimana banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya Kolusi. Harapannya kini, agar reformasi dikembalikan kepada khittahnya, yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin.