Baca tanpa iklan
Oleh: Rudi S Kamri
TRIBUNNEWS.COM - Hari Kamis (24/10/2019) saya bersama rombongan yang dipimpin tokoh nasional dan senior intelijen Indonesia, Suhendra Hadikuntono, berkunjung ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diterima secara khusus oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe.
Kunjungan kehormatan ini semata-mata untuk silaturahmi dan meminta pencerahan dari seorang tokoh bangsa Indonesia yang sangat dihormati di Aceh dan di dunia Internasional.
Harus diakui nama besar beliau tidak terlalu bergaung di skala nasional. Bagi saya ini suatu kesalahan bangsa ini yang tidak bisa menempatkan seorang tokoh bangsa dalam proporsi yang seharusnya, dan ternyata dugaan saya terbukti benar.
Saat berdialog dan berdiskusi dengan beliau saya melihat dengan jernih keluasan pandangan beliau tentang Indonesia.
Sebagai contoh beliau dengan sangat fasih menggambarkan apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa untuk merajut dan memperkuat kebhinekaan Indonesia.
Di bagian lain wawancara saya dengan beliau, Yang Mulia Wali Nanggroe menjelaskan bagaimana rakyat Aceh sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan di Aceh selalu tunduk menggunakan pendekatan harmoni dengan alam.
Membangun tanpa merusak alam. Itu konsep yang dilakukan dan menurut beliau hal ini seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah pusat agar kita tetap menjaga keseimbangan alam.
Pada intinya pengembangan sumber daya manusia harus selaras dengan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
Di bagian lain, saya juga ingin tahu mengapa kelompok radikal yang mengusung konsep ideologi Khilafah tidak pernah terdengar tumbuh dan berkembang di Bumi Serambi Mekah ini.
Padahal kita semua tahu, Aceh terkenal menggunakan Syariah (hukum Islam) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penjelasan dari Yang Mulia Wali Nanggroe sungguh mencerahkan.
Menurut beliau, hal itu karena masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budaya, sehingga makna Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) benar-benar diterapkan secara total dengan berpijak pada tradisi dan budaya Aceh serta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga ajaran sesat Khilafah menurut beliau akan ditolak oleh masyarakat Aceh.
Yang Mulia Wali Nanggroe juga memberikan pandangan dan perspektif yang sangat bijak tentang bagaimana semua elemen bangsa ini untuk memperkokoh jalinan Sabuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke serta dari Miangas sampai Pulau Rote.
Menurut beliau, keberagaman bangsa ini dari segi budaya, agama, etnis, bahasa dan lainnya harus menjadi modal dasar dan fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Kata kuncinya adalah negara dan pemerintah harus mampu mengelola potensi bangsa tersebut dengan bijaksana dan mampu menumbuhkembangkan empati sosial masing-masing individu manusia Indonesia untuk menghargai satu sama lain secara harmoni.
Dari Bumi Serambi Mekah saya mendapat pencerahan kebangsaan yang luar biasa, dan ke depan saya berharap Presiden Joko Widodo bisa menempatkan tokoh bangsa Indonesia seperti Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar ini untuk terlibat aktif dalam membangun kebangsaan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.
Pengalaman dan peran aktif beliau yang luar biasa dalam perdamaian di Aceh dan menyusun Kesepakatan Perdamaian Helsinki 15 Agustus 2005 seharusnya bisa dijadikan referensi untuk membantu tugas pemerintah mengatasi konflik separatis di Papua dan konflik keagamaan di daerah lain di Indonesia.
Atas datar tersebut saya berharap harus segera ada perubahan yang signifikan dari Jakarta (baca: pemerintah pusat) dalam melihat dengan perspektif yang lebih positif tentang Aceh.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan rakyat Aceh dengan segala keistimewaan dan kekhususannya harus dilihat sebagai salah satu pilar kekuatan NKRI dalam merajut Sabuk Nusantara yg digagas oleh Suhendra.
Rudi S Kamri, Pegiat Media Sosial.