News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

'Quo Vadis Salus Populi Suprema Lex Esto'

Editor: Toni Bramantoro
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Covid-19

Kita ketahui bersama Peraturan Pemerintah adalah suatu peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang seperti disebutkan pada Undang-Undang no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dinyatakan bahwa PP sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hierarki dan tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah didengungkan ditambah dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Semoga dalam penanganan dilapangan tidak mengecewakan, baik dalam mengurus masyarakat terdampak virus corona ini ataupun masyarakat yang masih sehat dan belum terdampak virus corona tersebut.

Juga tidak kalah pentingnya dalam penanganan korban meninggal akibat virus corona yang mana kita ketahui bersama masih banyak masyarakat menolak pemakaman dengan alasan takut tertular virus corona dari jasad korban yang meninggal akibat virus corona tersebut.

"Salus Populi Suprema Lex Esto" semoga bukan hanya menjadi slogan belaka tetapi harus menjadi kewajiban Negara dan tugas Negara untuk menjunjung serta melaksanakan.

"Salus Populi Suprema Lex Esto" biarlah menjadi dirinya sendiri tidak akan lekang ditelan waktu dan tidak hilang makna oleh diksi dan narasi orang - orang yang tidak bertanggung jawab,

Semoga.

*Ir.Petrus Bramandaru SH., MH. Praktisi hukum, pemerhati HukumTata Negara, Ketua Ikatan Alumni Magister Hukum Universitas Bung karno.

Ir.Petrus Bramandaru SH., MH
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini