Baca tanpa iklan
Oleh: Yoga Duwarto
TRIBUNNEWS.COM - Mengapa kedaulatan bangsa adalah perjuangan yang maha penting?
Tentu tidak terlepas dari tujuan perjuangan, untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD'45.
Dimana juga terkait bahwa semua hasil sumber daya alam dikelola dan diproduksi untuk tujuan tersebut.
Sudah seberapa jauhkah pencapaian menuju tujuan yang mulia ini dilaksakan oleh penyelenggara negara.
Berangkat daripada tujuan ini, nurani saya menjadi terusik ditengah kondisi pandemi virus Covid-19 setelah membaca artikel mengenai kondisi bursa timah Indonesia yaitu Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang dibangun atas dasar kebijakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada bulan Agustus 2013.
Tujuannya agar Indonesia sebagai negara penghasil timah nomor dua dunia terbesar dunia dapat menjadi penentu harga timah dunia.
"Wajar !!", mungkin demikian kata seorang pak Ndhul komedian populer. Iya tentu sangat wajar sekali bila bangsa pemilik timah terbesar nomor dua dunia bertujuan seperti ini.
Ya ialah, mosok kudu tunduk kepada keinginan apalagi tujuan lain diluar tujuan mulia arah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Istilahnya, untuk apa kita mampu berproduksi mengolah sumber daya alam khususnya hasil timah yang sedemikian baik dan besar, kalau kemudian semua menjadi sia-sia karena hasilnya tidak memiliki manfaat besar akibat harga jualnya sangat rendah serta tidak menguntungkan bahkan merugikan pemiliknya, yaitu seluruh rakyat bangsa Indonesia.
Demikian kira-kira arah tujuan yang disampaikan Gita Wirjawan pada waktu itu (MBM Tempo, 30/9/2013), "kalau barang yang sama diperdagangkan di beberapa pasar, akan berkompetisi.
"Ini kepentingannya bukan menurunkan harga, lho. melainkan menaikkan harga. Kalau mau menurunkan harga, jual produk yang sama di seribu pasar" satu bursa ini cantik.
Dan benar setahun kemudian kebijakan ini mulai mencapai hasil yang menakjubkan, Indonesia mampu menjadi "price maker" timah dunia dan mendapat acungan dua jempol dari Mentri BUMN Dahlan Iskan atas perolehan keuntungan besar kepada negara.
Dari pajak penjualan, dan berbagai keuntungan lain termasuk pada royalti.