News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Utak Atik Ketua Umum PP PBSI 2020-2024

Editor: Toni Bramantoro
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

UTAK-ATIK KETUM PP PBSI 2020-2024

OLEH: Adhi Tb

Jagat Bulutangkis nasional diramaikan perbincangan seputar rencana pergantian kepengurusan di organisasi olahraga terpopuler kedua setelah sepak bola ini. Sejumlah nama kondang menghiasi pemberitaan dalam beberapa hari terakhir.

Agung Firman Sampurna, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bisa ditempatkan diurutan teratas. Nama Agung sementara melejit "mengungguli" beberapa public-figure lainnya. Termasuk Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kapolri Jenderal. Pol. Idham Azis, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ari Wibowo, Ketua Pengprov PBSI Banten.

Bisa lebih ramai jika Icuk Sugiarto juga bersedia mencalonkan diri. Juara dunia 1983 ini sudah beberapa kali masuk bursa bakal calon ketum PP PBSI beberapa periode terakhir. Tampaknya Icuk kini lebih siap menjadi "penyeimbang": mengkritisi para kandidat.

PARA BALON

Dengan persyaratan pengajuan bakal calon (balon) ketum PP PBSI 2020-2024 minimal didukung oleh 10 suara (pengprov), maka bisa saja akan ada tiga calon. Itu dengan mempertimbangkan masing-masing balon mendapat dukungan 10 atau 11 suara, dari total 34 pengprov di seluruh tanah air.

Alex Tirta dan Agung Firman Sampurna

Jika di atas disebutkan nama Agung Firman Sampurna yang ketua BPK disebut-sebut layak diterakan diurutan pertama, itu karena adanya klaim dari pendukungnya. Agung Firman disebut-sebut mendapat dukungan dari mayoritas pemilik suara. Tak tanggung-tanggung, ketua BPK mengklaim memperoleh dukungan dari 26 pengprov.

Dengan perolehan suara mayoritas itu Agung Firman mestinya sulit untuk tidak tampil ke singgasana "PBSI-1". Tidak mengejutkan juga jika pendukungnya tengah memperjuangkannya untuk dapat ditetapkan secara aklamasi. Cara yang sama dengan saat Wiranto menggulingkan Gita Wirjawan di Munas PBSI 31 Oktober 2016 di Surabaya.

Empat tahun silam, Wiranto yang kala itu menjabat Menkopolhukam, hingga saat-saat menjelang Munas di Surabaya masih mendapatkan perlawanan dari Gita Wirjawan. Namun, Wiranto dengan bantuan Alex Tirta dan kawan-kawan akhirnya berhasil menundukkan Gita Wirjawan. Gita, yang pernah menjadi anggota Exco PSSI itu, melemparkan handuk putih sebelum Munas dibuka.

MENGAPA BPK?

Saat ini, effort serupa coba diulangi oleh Alex Tirta. Bukan rahasia lagi jika pengusaha hiburan yang pemilik Grup Alexis itu menjadi penyokong utama Agung Firman. Sudah menjadi pengetahuan umum pula jika Alex Tirta di support oleh Wiranto. Patut diduga pula jika kolaborasi Wiranto-Alex Tirta dalam memajukan nama Agung Firman sebagai ketum PP PBSI 2020-2024 didukung pula oleh tokoh-tokoh yang bersama mereka saat berjuang merebut kursi "PBSI-1" periode 2016-2020.

Yang masih menjadi rahasia adalah bagaimana kolaborasi Wiranto-Alex Tirta bisa bersinergi dengan Agung Firman. Orang nomor satu di BPK itu ditampilkan sebagai satu-satunya sosok yang mampu "menyelamatkan" bulu tangkis nasional. Melalui pemberitaan yang impresif dan masif, Agung Firman dicitrakan sebagai tokoh yang mampu membuat PP PBSI lebih profesional dan mandiri secara keuangan

Klaim ini sangat debatable. Bisa dipertentangkan. Agung Firman bukan dari jajaran pengusaha. Dia adalah birokrat yang saat ini menjadi tokoh penentu atau kunci dari sebuah institusi yang memiliki tanggungjawab besar dalam tatakelola keuangan negara.

BPK adalah salah satu institusi negara yang vital. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang dilakukan BPK tidak terbatas pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi juga organ-organ strategis seperti Bank Indonesia (BI), lembaga-lembaga negara, BUMN, BUMD, serta Badan Layanan Umum (BLU), dan semua lembaga yang mengelola keuangan negara.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini