Oleh: Hafif Assaf
Goverment Affair Profesional, Pemerhati Kebijakan Publik dan Dewan Pengawas Bincang Energi
TRIBUNNEWS.COM - Pembicaraan terkait frasa 'transisi energi' kembali mengemuka beberapa waktu belakangan. Ini tidak dapat dilepaskan dari dua agenda berbeda yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mancanegara dalam kurun waktu sepekan belakangan.
Pada Jumat (14/04/2023), Menko Luhut menemui Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Untuk Iklim John Kerry di AS.
Dalam pertemuan itu, Menko Luhut kembali mengingatkan AS perihal Just Energy Transition Partnership (JETP) US$ 20 miliar yang disepakati dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, 15-16 November 2022.
Dalam kesempatan itu, Menko Luhut menjelaskan kalau pada Februari 2022, Sekretariat JETP Indonesia telah diluncurkan di Jakarta.
Sekretariat tersebut akan banyak bekerja sama dengan para pemangku kepentingan penting lainnya baik dari sektor pemerintahan maupun swasta.
"Kolaborasi ini nantinya akan merancang Rencana Investasi Komprehensif (CIP) yang mencakup berbagai hal mulai dari identifikasi portofolio program JETP seperti pensiun dini pembangkit listrik, pengembangan EBT dan peningkatan nilai rantai serta kebijakan kunci yang akan mempercepat implementasi program ini," kata Menko Luhut seperti dilihat di akun Instagram resminya, Senin (17/4/2023).
Menteri yang memiliki pengalaman paripurna dari background TNI itu lantas membeberkan kalau percepatan upaya transisi seperti penyebaran jalur transmisi dan jaringan, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) (baseload dan VRE), dan peningkatan nilai rantai EBT (manufaktur EBT di Indonesia) adalah jalan yang akan ditempuh untuk segera mewujudkan berbagai target yang telah ditentukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
Hanya dua hari berselang, tepatnya di Hannover Congress Centrum, Hannover, Jerman, Minggu (16/04/2023), Presiden Jokowi menegaskan lagi komitmen pemerintah perihal transisi energi.
Misalnya Indonesia menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari EBT pada 2025, serta berencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara di tahun 2050.
"Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita," kata Presiden Jokowi seperti diberitakan situs resmi Sekretariat Kabinet, Senin (17/4/2023).
Lantas, bagaimana sebaiknya kita memaknai gebrakan Menko Luhut dan janji Presiden Jokowi terkait JETP dan pemensiunan dini PLTU batu bara tersebut?
RUU EBT Jadi Kunci