Baca tanpa iklan
Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH
Praktisi Hukum dan Pemerhati Politik
TRIBUNNEWS.COM - Banyak yang menjegal Anies Baswedan agar batal menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Namun upaya penjegalan itu hanya bisa dirasakan, sulit dibuktikan.
Seperti angin yang menyentuh tangan dan bahu kita, tetapi tidak bisa ditangkap.
Demikian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam wawancaranya dengan sebuah media akhir pekan lalu.
Nasdem pada 3 Oktober 2022 telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.
Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian menyusul mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres.
Di pihak lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah ditetapkan partainya sebagai capres 2024 melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra, Agustus 2022.
Baca juga: Sandiaga Uno jadi Cawapres Anies, Demokrat: Berat dan Sulit, Posisi Beliau Pendukung Jokowi
Menyusul kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soakarnoputri menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 pada 21 April 2023.
Dalam survei berbagai lembaga kredibel, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Baswedan selalu berada di urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Ganjar dan Prabowo terkadang bertukar tempat di posisi pertama dan kedua. Namun, Anies selalu berada di posisi ketiga.
Meski demikian, posisi ketiga ini tidak menjadikan Anies ciut nyali.
Berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 di mana lembaga-lembaga survei selalu menempatkannya bersama Sandiaga Uno di posisi ketiga, kali ini pun Anies yakin akan terpilih pada Pilpres 2024, sebuah optimisme dan keyakinan diri yang patut diacungi jempol.
Pertanyaannya, kalau memang elektabilitas Anies berada di posisi ketiga, mengapa banyak pihak merasa terancam oleh keberadaan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sehingga perlu menjegalnya?
Bahkan enam ketua parpol koalisi pendukung pemerintah sampai “ngeriung” di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023), minus Surya Paloh, padahal Nasdem merupakan parpol anggota koalisi.