TRIBUNNEWS.COM, YOGYA – Sekurangnya ada tiga perkembangan terbaru dan menarik terkait konflik Israel-Hamas dan serangan tanpa henti ke warga Palestina di Jalur Gaza.

Pertama, pernyataan Dubes Israel di PBB, Gilad Erdan, yang meminta Sekjen PBB Antonio Gutteres meletakkan jabatan.

Gutteres oleh Israel dinilai berpihak pada Hamas, serta membenarkan aksi terorisme dan pembunuhan yang dilakukan kelompok itu ke warga Israel.

Terkait sikap ini, Israel menghentikan pemberian visa ke para pejabat PBB yang akan berkunjung ke negara itu atau ke Palestina.

Gutteres sudah menjelaskan, tidak ada satupun pernyataannya seperti dituduhkan Israel. Gutteres menegaskan mengutuk semua tindak kekerasan oleh dan ke pihak manapun.

Perkembangan kedua yang menarik, AS menolak usulan penghentian permusuhan atau proposal gencatan senjata yang diusulkan lewat Dewan Keamanan PBB.

Proposal ini diusulkan Brasil, disetujui 12 anggota Dewan Keamanan PBB, dua anggota abstain, dan hanya AS sebagai pemegang hak veto, yang menolaknya.

Penolakan ini menggambarkan dukungan total, atau dukungan tanpa syarat (unconditional support) Washington kepada Israel.

Penolakan ini sekaligus memupus upaya menghentikan semua kekerasn yang dilakukan Israel ke rakyat Palestina, baik di Tepi Barat ataupun Jalur Gaza.

Penolakan AS ini juga mendorong Israel meningkatkan aksi-aksi kejam dan impuniti di wilayah pendudukan Palestina.

Baca juga: Memori Tragedi Sabra Shatila dan Genosida di Jalur Gaza

Baca juga: Invasi Darat Israel ke Jalur Gaza Ditunda atau Batal?

Baca juga: Siapa Membom Rumah Sakit Al Ahli di Jalur Gaza?  

Kasus ketiga yang tak kalah menarik untuk dicermati, Israel mengancam akan menutup saluran televisi Al Jazeera dari Qatar.

Upaya ini senada dengan Upaya Menlu AS Antony Blinken yang menekan pemerintah Qatar agar berusaha menurunkan tensi pemberitaan jaringan televisi itu.

Menurut pemberitaan outlet media Axios di AS, Blinken secara langsung meminta Qatar bersikap tegas untuk tidak menyokong Al Jazeera dan menghentikan dukungannya ke Hamas.

Pemerintah Qatar sepenuhnya atau sebagian mendanai operasi jaringan global stasiun televisi Al Jazeera ini.

Qatar juga memberi perlindungan tokoh-tokoh Hamas yang tinggal di negara itu, sebagaimana hal sama diberikan ke tokoh-tokoh Taliban dan beberapa tokoh radikal lain di Timur Tengah.

Di sisi lain, Qatar menjadi pangkalan udara militer terbesar AS di Timur Tengah, dan juga memberi tempat pasukan Turki mendirikan pangkalan di Doha.  

Ancaman Israel dan tekanan AS itu muncul karena Al Jazeera menjadi saluran besar yang sungguh-sungguh memaparkan fakta penderitaan rakyat Palestina.

Israel menuding Al Jazeera jadi corong kelompok Hamas. Sebaliknya televisi itu menderita kerugian yang sulit dibayangkan akibat kekerasan Israel.

Komisi Pencari Fakta PBB beberapa waktu lalu menyimpulkan, jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Aqleh tewas oleh tembakan peluru tajam tentara Israel di Tepi Barat.

Tembakan itu bukan aksi acak atau tidak sengaja. Aksi itu pembunuhan berdarah dingin yang dilakukan sengaja oleh militer Israel di wilayah pendudukan.

Israel selalu membantah fakta ini, dan memastikan tidak akan ada satu pun tentaranya yang akan dijangkau hukum.

Tragedi terkini yang menimpa unsur Al Jazeera adalah pengeboman gedung tempat perlindungan keluarga Wael Al-Dahdouh, Kepala Biro Al Jazeera di Gaza.

Istri dan dua anak Al-Dahdouh tewas seketika akibat bom, saat pria itu sedang menjalankan tugasnya sebagai wartawan di medan perang.

Apakah pengeboman itu acak? Dilihat dari riwayat panjang  permusuhan Israel terhadap Al Jazeera, besar kemungkinan serangan ini disengaja.

Al Jazeera telah menyerukan dunia internasional agar terus berusaha menghentikan aksi-aksi pembunuhan tanpa pandang bulu, yang dilakukan Israel di wilayah Palestina.

Tiga perkara di atas mewarnai apa yang tengah terjadi di konflik Israel-Hamas, dan eskalasinya yang cenderung bisa meluas ke kawasan.

Tokoh Hamas dan Jihad Islam, dua kelompok bersenjata di Palestina, telah bertemu pemimpin spiritual Hezbollah Lebanon di Beirut.

Sayyed Hassan Nasrallah dari Hezbollah Lebanon, mendiskusikan perkembangan perlawanan Palestina bersama Hamas Saleh al-Arouri dari Hamas dan pemimpin kelompok Jihad Islam Ziad al-Nakhala.

Jika ketiganya benar mendiskusikan perkembangan konflik melawan Israel dan menyiapkan scenario terburuk, maka ini membuka jalan bagi eskalasi pertempuran ke Lebanon Selatan.

Ini adalah kawasan perbatasan dengan Israel yang diawasi pasukan PBB, dan tempat milisi Hezbollah siap membuka front tempur melawan militer Israel.

Serangan sporadis Hezbollah ke target infrastruktur di Israel utara sudah berlangsung cukup masif, yang dibalas serangan udara maupun artileri Israel.

Situasi front utara ini memberi faktor cukup signifikan mengapa Israel menunda invasi darat yang semula hendak digelar secara cepat ke Gaza.

Ribuan mesin tempur dan puluhan tentara Israel sudah dimobilisasi ke perbatasan Gaza. Tapi serangan darat tak kunjung digelar.

Pecahnya pertempuran di front utara bisa saja mengubah perimbangan, mengingat kelompok Hezbollah memiliki kekuatan militer jauh di atas Hamas di Gaza.

Pertempuran di Lebanon Selatan juga bisa menyeret keterlibatan langsung Iran dan Suriah, dan menyeret Timur Tengah ke dalam konflik yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Washington pun melihat potensi ini, walau Pentagon telah menempatkan dua armada kapal induk di Laut Tengah serta menyiagakan 3.000 prajurit Marinir di perairan Israel.

AS juga menempatkan sistem pertahanan udara THAAD yang sangat canggih di Israel, serta mengirim jet-jet pengebom A-10 Warthog yang amat ditakuti pasukan darat.

Sampai detik ini, Gedung Putih belum memberi lampu hijau kepada Israel untuk memulai invasi daratnya ke Gaza.

Ini faktor terpenting yang menahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memencet tombol dimulainya serangan darat.

Serangan mendadak kelompok Hamas ke wilayah Israel 7 Oktober 2023 telah memantik pembalasan yang belum juga berhenti.

Sekurangnya 6.000 orang tewas, baik di pihak Israel maupun Palestina, sejak peristiwa serangan lintas perbatasan yang tidak pernah terbayangkan oleh Israel sebelumnya.

Jumlah korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan serangan Israel kini jauh melampaui apa yang pernah terjadi dalam satu dekade terakhir di wilayah pendudukan.

Israel kehilangan sekurangnya 1.400 warganya, baik sipil maupun militer, termasuk warga negara asing akibat serbuan petempur Hamas.

Sebaliknya, tak terhitung lagi infrastruktur bangunan di Gaza yang dibumiratakan Israel lewat pengeboman siang malam sejak 7 Oktober 2023.

Tokoh-tokoh radikal Israel secara terbuka telah memimpikan aksi bumihangus Gaza dan Hamas, dan ingin menjadikan sebagian Gaza menjadi “danau”.

Langkah awal telah dilakukan dengan ultimatum agar setengah wilayah Gaza, terutama di utara mulai Wadi Gaza hingga perbatasan dengan Israel, dikosongkan.

Skema setelah wilayah Gaza utara kosong, semua yang ada di permukaan akan dibumiratakan, dan Israel menciptakan perimeter keamanan lebar dari garis perbatasan mereka dengan Gaza.

Tokoh garis keras Partai Likud, Moshe Feiglin, belum puas atas pembalasan yang dilakukan Israel ke Gaza selama tiga pekan terakhir.

Ia ingin Gaza dibakar habis, penduduknya digiring menyeberangi Rafah, dan ditempatkan ke gurun Sinai Mesir.

Sebaliknya, rakyat Palestina memiliki hak asasi untuk mempertahankan tanah tumpah darah mereka, lewat cara apapun.

Melihat sikap-sikap radikal elite Zionis Israel seperti ini, maka prospek perdamaian Israel-Palestina jauh panggang dari api untuk masa dekat ini.

Sejauh Washington masih bersikap mendukung Israel tanpa syarat, usaha perdamaian yang dilakukan negara maupun organisasi internasional, menjadi suram hasilnya.(Setya Krisna Sumarga/Editor Senior Tribun Network)