Oleh : Benny Sabdo
Anggota Bawaslu DKI Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Limbah pemilu sudah menjadi pemandangan yang lazim. Akhir bulan ini akan memasuki tahapan kampanye pilkada, biasanya alat peraga kampanye dipasang dengan cara dipaku di pohon, dipasang di jembatan layang, jembatan penyeberangan, pinggir rel kereta api, bahkan di jalur sepeda. Pemilu kemarin, alat peraga kampanye yang dipasang serampangan ini memakan korban di jalanan Jakarta.

Pilkada kali ini diimbau para kandidat tidak mengulangi hal yang sama. Isu lingkungan semestinya menjadi salah satu program unggulan. Jakarta memiliki kualitas udara yang sangat buruk.

Persoalan sampah dan kemacetan masih menghantui kita setiap hari. Sebagai barometer politik nasional para kandidat seyogyanya memprioritaskan isu lingkungan di Jakarta.

Mahatma Gandhi mengatakan, bumi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi tidak untuk keserakahan kita.

Gandhi telah menekankan pentingnya sumber daya alam dan pelestariannya.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Minta Pemilu Ulang Digelar Paling Lama Satu Tahun Setelah Kotak Kosong Menang

Hal ini berdampak langsung pada hubungan manusia dan lingkungan. Pentingnya filosofi Gandhi sangat terasa pada masa kini, di mana gaya hidup manusia telah berkembang ke arah konsumerisme tinggi dan produksi limbah. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan. Akibatnya, laju penipisan sumber daya alam telah meningkat pesat dan keberadaan racun di udara, air serta tanah telah meningkat pesat.

Buku karya Dr Herwyn J.H Malonda dan Dr F. Ferol Warouw bertajuk “Etika Lingkungan dalam Pemilu” ini menarik untuk dibaca bagi para penyelenggara pemilu dan elit politik di republik ini. Substansi buku ini relate dengan filosofi Gandhi tersebut.

Penyelenggara pemilu sebagai bagian dari representasi suksesnya pelaksanaan pemilu berperan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan sikap yang ramah lingkungan, terutama para peserta pemilu. Untuk itu, penyelenggara pemilu dapat menjadi bagian yang mampu mengendalikan kerusakan lingkungan. Kebijakan penyelenggaraan pemilu semestinya memberikan arah untuk kemajuan bangsa yang berwawasan lingkungan (Malonda dan Warouw, 2024:vi).

Proses demokrasi, melalui pilkada muncul sebagai panggung sentral bagi penangangan isu lingkungan secara efektif. Proses demokrasi memberikan wadah untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pilkada seharusnya menjadi wahana, di mana masyarakat memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi politik, tetapi juga memiliki komitmen pada perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peran demokrasi dalam menanggapi isu lingkungan tak hanya mencakup pilihan pemilih, tetapi juga melibatkan pertisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan.

Krisis lingkungan global yang kita alami saat ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem.

Pada gilirannya, kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya.

Dan inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang. Karena itu, pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.