Ditulis oleh Yulis Sulistyawan

MASA jabatan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden RI akan berakhir tepat tanggal 20 Oktober 2024. Jokowi tinggal beberapa hari menjadi penghuni Istana Negara. 

Bahkan Jokowi dan Ibu Irana sudah berpamitan kepada keluarga besar Istana, mulai dari dari pegawai, unsur pengamanan, petugas kebersihan, hingga jurnalis yang selama bertugas di Istana.Dan kini sudah banyak waktunya berada di Kota Solo, rumah pribadinya.

Sementara itu, pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dijadwalkan oleh MPR RI pada hari Minggu, 20 Oktober 2024. 

Gonjang ganjing apakah Gibran bisa dilantik atau tidak lantaran PDIP sedang mengajukan gugatan PTUN terkait penetapan KPU atas hasil Pilpres, sudah terjawab. 

PTUN Jakarta menunda pembacaan putusan perkara No.133/G/TF/2024/PTUN.JKT tentang pembatalan Keputusan KPU RI No.360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024.

Setelah tak menjadi orang nomor satu di Indonesia, lantas kemana Jokowi berlabuh?

Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa ia akan pulang kampung ke Solo. 

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan rumah untuk Jokowi sebagai balas jasa negara untuk Presiden yang telah mengakhiri masa jabatannya. 

Rumah hadiah untuk Jokowi ini berada di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari kediaman pribadi Jokowi di Solo.

Untuk urusan politik atau kenegaraan, Jokowi juga beberapa kali mengatakan bahwa ia memilih pulang ke Solo jadi rakyat biasa ketimbang jadi anggota Wantimpres atau Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang kini sedang digodok.

Usai pelantikan Prabowo-Gibran nanti, Jokowi berencana pulang ke Solo dengan menumpang pesawat komersial. 

Namun di hari-hari akhir kekuasaannya, Jokowi dan keluarga makin menjadi sorotan, bahkan diadukan ke penegak hukum hingga digugat ke pengadilan. 

Adalah Rizieq Shihab bersama beberapa pihak yang menggugat Jokowi sebesar Rp 5,426 triliun. Gugatan itu dilayangkan karena Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012-2024.