Temasek dan Khazanah sering dijadikan contoh sukses superholding di Asia. Keduanya telah berkembang menjadi entitas yang dihormati dengan portofolio global dan imbal hasil yang besar. Strukturnya memungkinkan otonomi yang besar, sehingga dapat mengejar keuntungan finansial tanpa campur tangan pemerintah sehari-hari. 

Di Singapura, Temasek beroperasi dengan pendekatan “arms-length”, bebas dari campur tangan pemerintah. Begitu pula Khazanah, yang mengelola investasi dan tujuan pembangunan dalam struktur tata kelola yang hati-hati. Entitas ini beroperasi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang relatif rendah dan budaya BUMN yang efisien.

Akan tetapi, situasi di Indonesia berbeda. Di Indonesia, BUMN sering harus berperan lebih besar dalam menyediakan layanan penting dengan tarif bersubsidi. Mengadopsi model Temasek atau Khazanah begitu saja, bisa membuat BUMN menjauh dari misi awal untuk kesejahteraan publik.

Tantangan & Risiko Superholding

Tanpa strategi dan sinergi yang jelas tentang bagaimana Danantara akan meningkatkan kinerja BUMN, membuat potensi kepercayaan investor rendah. Alih-alih menciptakan sinergi, lapisan birokrasi tambahan melalui Danantara justru bisa menambah kerumitan dan mengurangi transparansi yang telah terbangun selama ini. Dari sisi investasi, saat ini juga belum jelas perbedaan anatara INA dan Danantara.

Kementerian BUMN telah melakukan langkah-langkah berarti dalam beberapa tahun terakhir, seperti menutup anak-anak perusahaan yang tidak diperlukan untuk meningkatkan transparansi. Namun, dengan menambah layer atas melalui Danantara, berisiko menambah hierarki dan memperumit birokrasi yang berpotensi menciptakan inefiesiensi.

Ditambah lagi, sosok Muliaman Hadad sebagai calon CEO perdana Danantara juga mengundang sorotan. Muliaman memiliki sejarah panjang dalam peran regulasi, termasuk sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan baru-baru ini, sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss. Meskipun ia adalah seorang birokrat yang terampil, untuk memimpin sebuah superholding memerlukan tingkat kecakapan korporat yang berbeda. 

Perlu dicermati, peran Muliaman sebelumnya sebagai penasihat senior di Investree, sebuah perusahaan pinjaman peer-to-peer yang diduga kasus fraud. Kasus investree ini adalah salah satu yang terbesar di industrinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Apakah Muliawan Hadad memiliki pengalaman korporat yang dibutuhkan untuk memimpin struktur kompleks Danantara, mengarahkan investasi bernilai miliaran dolar, dan menangani tuntutan strategis dari entitas superholding?

Model Alternatif: Mengutamakan Reformasi Bertahap

Ekosistem BUMN Indonesia memang memerlukan reformasi, tetapi bukan berarti kita harus terburu-buru melakukan restrukturisasi besar-besaran. Daripada mengonsolidasikan semua BUMN di bawah satu entitas, pemerintah bisa mengeksplorasi reformasi bertahap yang lebih tepat sasaran, yang mengatasi inefisiensi, transparansi dan potensi korupsi secara spesifik di masing-masing BUMN. Dengan cara ini, kita bisa melakukan perbaikan dengan minimal risiko dan komplikasi dari sentralisasi penuh.

Apakah Danantara Tepat untuk Kepentingan Indonesia?

Pada akhirnya, kita harus menimbang potensi manfaat Danantara dengan risiko menggoyahkan misi sosial BUMN. Jika tidak ada rencana yang jelas yang menghormati mandat kesejahteraan publik BUMN Indonesia, Danantara bisa berakhir dengan memprioritaskan laba di atas layanan esensial.

Transparansi dan kepercayaan akan menjadi kunci. Jika kemajuan Indonesia dalam memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas BUMN terancam oleh pembentukan superholding baru yang kompleks, Danantara bisa berakhir membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan.

Pertanyaannya tetap sama, apakah Danantara benar-benar akan melayani rakyat Indonesia, atau malah menjadi lapisan birokrasi tambahan?