Oleh : Odemus Bei Witono, Direktur Perkumpulan Strada, dan Pemerhati Pendidikan

TRIBUNNERS - Belum lama ini saya diminta menjadi salah satu narasumber dalam Konferensi Sinodal Pendidikan Katolik Indonesia.

Saya menyampaikan paparan gagasan terkait tema “Keberlanjutan dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Katolik: Model Pengelolaan dan Pola Kemitraan Bermutu” pada tanggal 6 Juni 2025 di Auditorium KWI, Jakarta. 

Dalam menghadapi gelombang perubahan global seperti digitalisasi, krisis nilai, dan ketimpangan sosial, Lembaga Pendidikan Katolik (selanjutnya disebut LPK) dihadapkan pada tantangan yang jauh melampaui sekadar penyampaian materi ajar. 

Butuh kerangka berpikir dan tindakan strategis agar LPK mampu bertahan dan bahkan menggerakkan sistem formatio medalam dan adaptif dalam membangun masa depan manusia seutuhnya. Gagasan mengenai tata kelola LPK bermutu, berkarakter, bermartabat, dan berkelanjutan nampaknya semakin mendesak agar diimplementasikan secara nyata.

Dalam konteks demikian, peran LPK tidak semata-mata mencerdaskan, tetapi juga menghasilkan profil alumni beriman dan berkarakter. Visi membentuk manusia seutuhnya yang cerdas, peduli, dan berakar pada nilai-nilai luhur, menjadikan LPK sebagai gambaran pelayanan berkualitas yang tidak bisa ditawar-tawar.

Ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas guru, dan keterbatasan pembiayaan, saat ini menjadi tantangan mendasar. Ironisnya, banyak sekolah Katolik yang dulunya menjadi model pendidikan kini terseok-seok dalam menjaga kualitas. Fragmentasi lembaga pendidikan, lemahnya sistem evaluasi mutu, dan minimnya kolaborasi lintas institusi menunjukkan betapa perlunya reformasi tata kelola secara serius dan menyeluruh.

Baca juga: Pendaftaran Magister Manajemen Pendidikan Tinggi UNJ 2025 Dibuka, Satu-Satunya Prodi di LPTK

Perlu prinsip manajemen sekolah yang berakar pada nilai-nilai sosial Gereja, yakni keadilan sosial, transparansi, subsidiaritas, solidaritas, dan profesionalisme berbasis iman. Prinsip demikian patut diapresiasi sebagai sebuah penyeimbang antara spiritualitas dan akuntabilitas manajerial. Namun, dalam implementasinya, seringkali terjadi ketegangan antara idealisme spiritual dan tuntutan pragmatis dunia modern. 

Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional menjadi kunci dalam membentuk masa depan LPK bermakna dan relevan. Seorang pemimpin transformasional dituntut memiliki visi jauh ke depan, dan juga dapat melayani dengan rendah hati, menunjukkan keteladanan dalam tindakan, serta berakar kuat pada spiritualitas Kristiani mendalam. 

Ia menjadi sosok yang menginspirasi, membangkitkan semangat, dan memotivasi komunitas pendidikan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengetahuan. Namun demikian, kemampuan manajerial adaptif juga tetap penting, agar dapat merespons perubahan zaman dan tantangan dengan bijaksana serta efektif.

Mengingat beratnya tantangan masa kini, maka model tata kelola ideal yang dapat ditawarkan, mencakup struktur organisasi terintegrasi, penguatan SDM, dan evaluasi internal. Model tersebut menunjukkan kejelasan arah yang mau dicapai. Tetapi tantangan nyatanya, yaitu bagaimana menjembatani jurang antara yayasan, paroki, keuskupan, dan sekolah. 

Tanpa kerangka komunikasi dan koordinasi yang solid, sinergi hanya akan menjadi jargon kosong. Di sinilah urgensinya membangun kolaborasi, dan sistem digital transparan yang mampu menyatukan data, visi, dan tindakan.

LPK tidak boleh hanya bergantung pada sumber internal seperti keuskupan atau yayasan. Kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, komunitas lokal, dan alumni membuka ruang inovasi serta keberlanjutan finansial. 

Sayangnya, dalam praktiknya, banyak sekolah Katolik yang masih ragu menjalin kemitraan karena ketakutan akan kehilangan identitas. Padahal, seperti ditegaskan dalam dokumen Gereja, keterbukaan terhadap dunia tidak mengurangi kekatolikan sebuah institusi, justru memperkuat relevansinya.

Selain itu, kemitraan antar sekolah Katolik sendiri pun belum optimal. Banyak sekolah berjalan sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan potensi jejaring untuk pelatihan, kurikulum, hingga pembiayaan bersama. Hal ini menyebabkan duplikasi upaya dan rendahnya efisiensi. Membangun forum sinergi antar sekolah bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.