Sementara itu, unit yang telah memenuhi standar higienitas dan keamanan seharusnya tetap berjalan. Pendekatan ini memastikan kontinuitas program bagi masyarakat dan perbaikan yang terukur di lapangan.

Dengan pendekatan ini, program MBG dapat terus berjalan sambil melakukan perbaikan secara bertahap pada aspek keamanan pangan. 

Hal ini lebih adil bagi masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari program ini dan juga memberikan kesempatan bagi unit yang belum memenuhi standar untuk berbenah tanpa mengorbankan keseluruhan program.

Usulan ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan agar tidak terburu-buru dalam memutuskan kelanjutan program MBG. 

Perbaikan yang terfokus pada aspek keamanan pangan dan terukur diyakini akan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan penghentian total yang bersifat reaktif terhadap kasus keracunan yang terjadi.

Dengan model ini, pemerintah juga mengirimkan pesan bahwa masalah direspons dengan serius, tetapi tidak mengorbankan hak jutaan penerima manfaat.

Membangun Sistem Keamanan Pangan yang Lebih Kokoh

Wacana penghentian total sebaiknya digantikan dengan agenda perbaikan sistemik. Pemerintah bisa memperkuat:

Standar operasional penanganan makanan, termasuk pelatihan ulang petugas SPPG.

Pengawasan berbasis data, memanfaatkan teknologi untuk memantau distribusi dan kualitas bahan pangan secara real-time.

Kolaborasi lintas lembaga dengan dinas kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah untuk mempercepat audit dan sertifikasi keamanan pangan.

Dengan langkah ini, kasus keracunan bisa dicegah, sementara program tetap memberikan manfaat sosial-ekonomi yang signifikan.

Program MBG sesungguhnya adalah kebijakan yang berproses, bersifat dinamis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Namun program MBG baru bersifat rintisan yang membutuhkan waktu untuk berproses menuju sempurna.

Ada banyak tantangan di masyarakat karena sebagian besar publik belum memahami dibalik implementasi kebijakan MBG memiliki sejumlah manfaat dan nilai, seperti gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta memperteguh prinsip kebangsaan Indonesia.  

Oleh karena itu usulan-usulan untuk menghentikan pelaksanaan program MBG lebih bersifat pragmatis, nuansa politik perpecahan, membangun arus kebencian serta hanya menonjolkan kepentingan kekuasaan kelompok, serta tanpa memperhatikan kepentingan nilai-nilai social capital kebangsaan Indonesia.