Muhammad Reza Al Habsyi

• Pengamat Sosial-Politik
• Penulis

Riwayat Pendidikan

S1: Ilmu Politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

S2: Pemikiran Politik Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Program Makan Bergizi (MBG) sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.

Namun, di balik retorika keberhasilan, justru bencana kesehatan publik menghantui pelaksanaannya.

Data terbaru menunjukkan, hingga akhir September 2025 tercatat 6.457 korban dalam 75 kasus menurut Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara, catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan menyebut angka yang lebih tinggi, yakni 8.649 anak.

Alih-alih berfokus pada tragedi kemanusiaan ini, pemerintah tampak lebih sibuk melakukan pembenaran.

Menteri HAM Natalius Pigai, misalnya, menyebut kasus keracunan hanya 0,0017 persen dari keseluruhan pelaksanaan program, dan mengklaim 99,99 persen MBG berjalan sukses. Lebih jauh, ia dengan percaya diri menampilkan testimoni sekolah tentang siswa yang menjadi lebih rajin dan pintar. 

Sayangnya, testimoni itu melayang begitu saja tanpa dasar yang jelas, mirip brosur iklan vitamin yang menjanjikan “anak tumbuh tinggi, cerdas, dan berprestasi”.

Di titik ini, apa yang disebut Michel Foucault sebagai “produksi kebenaran oleh kekuasaan” terasa nyata, narasi keberhasilan digunakan bukan untuk memberi solusi, melainkan untuk menutupi luka.

Pernyataan-pernyataan resmi ini memperlihatkan bagaimana korban keracunan direduksi sekadar menjadi angka statistik. Padahal, setiap angka mewakili seorang anak, orang tua yang panik, dan sekolah yang ketakutan.

Di sini tragedi kemanusiaan ditampilkan seperti sekadar catatan teknis yang bisa disapu bersih oleh persentase keberhasilan. Cara pandang semacam ini bukan hanya menyesatkan, melainkan juga memalukan bagi sebuah negara yang mengaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kegagalan MBG tidak semata terletak pada kasus keracunan, tetapi pada desain kebijakan yang cacat sejak awal. Program ini dijalankan tanpa uji publik yang memadai, tanpa pelibatan kepala daerah, guru, sekolah, maupun masyarakat sipil.

Semuanya berjalan satu komando dari pusat, seakan-akan negara dijalankan dengan pola militeristik, bukan demokratis.