News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Program Makan Bergizi Gratis

Catatan Ahli Gizi: Program MBG Perlu Standar seperti SPPG Polri

Editor: Glery Lazuardi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SPPG - Evaluasi MBG: Menu sehat, higienis, dan sesuai kearifan lokal jadi kunci sukses program makan bergizi gratis untuk anak bangsa.

Prof Tjandra Yoga Aditama  

Pakar kesehatan dari Universitas Yarsi  

Direktur Program Pasca Sarjana Universitas YARSI 

Profesor bidang Pulmonologi & Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. 

Marudut Sitompul 

Ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi)

Dosen di Departemen Gizi Politeknik Kesehatan Jakarta II, Kementerian Kesehatan.

Dikenal aktif dalam berbagai kegiatan dan penelitian terkait gizi

TRIBUNNEWS.COM- Salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu terakhir mendapatkan sorotan. Sorotan termasuk dari pakar kesehatan dan ahli gizi. 

Pasca kejadian itu, nomor 1 tentu evaluasi keracunan. Dan sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa diakukan dan banyak yang bisa diakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi kalau tidak diminimalisir. 

Soal kandungan gizi dalam MBG perlu ditinjau ulang. Dalam kata lain, saya meminta MBG benar-benar terjamin kualitas gizinya. 

Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga orang yang protes ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah.  

Jadi sekalian evaluasi yang kedua itu. Status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi. Agar pemerintah dapat melihat opsi-opsi lain mengenai distribusi hingga pendanaannya.  

Di beberapa tempat atau negara lain ada opsi seperti membayar sebagian, melibatkan pihak internal sekolah atau pemerintah daerah. Jadi kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan.  

Saya nggak bilang itu bagus atau nggak, tapi ada bagusnya dibuka berbagai kemungkinan untuk lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia atau satu sistem atau berbagai sistem. 

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini