Penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu harus dibingkai sebagai upaya melindungi hak ekonomi rakyat dalam jangka panjang. 

Jika Bawaslu gagal menindak tegas praktik politik uang—baik melalui pencegahan maupun penindakan—maka Bawaslu secara tidak langsung membiarkan terjadinya privatisasi demokrasi.  

Demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai kemaslahatan bersama, berubah menjadi pasar lelang di mana kebijakan negara jatuh ke tangan penawar tertinggi oligarki, bukan kepada mereka yang memiliki gagasan terbaik untuk kemaslahatan rakyat. 

Untuk memutus mata rantai politik uang, kita membutuhkan lebih dari sekadar slogan “tolak politik uang”.  

Kita memerlukan reorientasi pemahaman tentang keadilan. Pertama, kampanye anti-politik uang tidak boleh hanya bernada moral, tetapi harus bernada ekonomis, misalnya politik uang merugikan dompet rakyat dalam jangka panjang.  

Pemilih harus menyadari, pajak yang mereka bayar akibat adanya korupsi pejabat, seperti perbaikan jalan rusak dan pelayanan lambat jauh lebih mahal daripada nilai amplop yang mereka terima. 

Kedua, penegakan hukum pemilu mestinya berorientasi pada nilai keadilan.  

Sanksi diskualifikasi bagi pelaku politik uang harus dilihat sebagai upaya negara memutus akses predator yang hendak memangsa politik anggaran negara.  

Politik uang adalah candu yang memberikan rasa nyaman sesaat sebagai ilusi redistribusi keadilan, namun perlahan mematikan organ-organ vital negara. Masyarakat harus berhenti melihatnya sebagai rezeki musiman.  

The last but not least, keadilan redistributif yang sejati hanya dapat dicapai, jika masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kapasitasnya mengelola anggaran negara untuk rakyat, bukan berdasarkan kapasitas dompetnya membagi uang di pagi buta sebelum berangkat ke TPS.  

Di masa depan, masyarakat harus berani menolak remah-remah roti dari meja kandidat, demi menuntut hak mereka atas keseluruhan roti kebijakan yang berkeadilan di meja perjamuan kekuasaan.