Jika dalam teologi Kristen, Tuhan datang menjadi manusia untuk memuliakan kemanusiaan, maka dalam demokrasi, kekuasaan seharusnya turun dari menara gadingnya untuk mengabdi kepada rakyat. 

Di sinilah titik temu antara spiritualitas Natal dan esensi kedaulatan rakyat, yaitu keduanya menempatkan subjek yang paling lemah dan tak bersuara sebagai pusat perhatian.  

Kedaulatan yang Terasing

Dalam realitas politik kontemporer, kita sering menyaksikan fenomena pengasingan kedaulatan. 

Rakyat, yang secara konstitusional adalah pemilik sah kekuasaan, sering kali hanya diposisikan sebagai angka dalam statistik pemilu, mirip dengan warga Yudea yang dicacah dalam sensus Romawi hanya untuk kepentingan pajak dan legitimasi penguasa. 

Setelah suara diberikan, rakyat kerap ditinggalkan di luar pintu kebijakan yang tertutup rapat.

Kita melihat bagaimana ruang-ruang publik sering kali dikooptasi oleh kepentingan oligarki, di mana partisipasi warga hanya menjadi sekadar stempel prosedural. 

Kebijakan publik yang lahir tanpa dialog yang tulus dan penuh makna dengan akar rumput adalah bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan. 

Padahal, kedaulatan rakyat bukan hanya soal hak mencoblos, melainkan hak untuk memastikan bahwa keadilan sosial terwujud dalam setiap kebijakan, dari urusan agraria hingga akses pendidikan dan kesehatan.

Refleksi Natal mengajak para pemegang mandat kekuasaan untuk menanggalkan jubah kesombongan. Palungan adalah simbol dari kekuasaan yang tidak mengintimidasi, tetapi melayani. 

Kedaulatan rakyat hanya dapat tegak jika para pemimpin memiliki spirit palungan—sebuah kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah dari mereka yang miskin dan terpinggirkan, mereka yang suaranya sering kalah nyaring oleh bisingnya lobi-lobi ekonomi-politik di Jakarta.

Demokrasi yang sehat memerlukan ketulusan untuk mengakui bahwa kekuasaan adalah titipan, bukan milik pribadi atau golongan. Kedaulatan rakyat adalah napas yang memberi hidup pada raga negara. 

Tanpa penghargaan pada kedaulatan rakyat, negara hanya akan menjadi mesin birokrasi yang dingin dan hampa, kehilangan kompas moralitasnya sebagaimana Raja Herodes yang merasa terancam oleh kehadiran kebenaran baru.

Menuju Politik Kemanusiaan

Menjelang tahun-tahun politik yang penuh tantangan, pesan Natal tentang perdamaian dan penghargaan terhadap kemanusiaan menjadi sangat penting. 

Kedaulatan rakyat harus dikembalikan ke khitahnya, yakni sebuah mekanisme untuk memanusiakan manusia, untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang kehabisan tempat di penginapan dalam struktur kebijakan kesejahteraan nasional.

Natal mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari yang kecil dan yang paling bawah.