Jika pertumbuhan ekonomi tidak menghadirkan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan yang lebih merata, maka pertumbuhan itu patut dipertanyakan. Pertanyaan utamanya bukan seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan siapa yang benar-benar diuntungkan.

anpa keberanian mengubah arah kebijakan, ekonomi nasional hanya akan terus berputar di lingkaran stagnasi yang sama.

Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Masa Depan

Sementara itu, krisis lingkungan terus diperlakukan seolah persoalan pinggiran. Banjir, longsor, dan bencana ekologis lain datang silih berganti, merenggut korban jiwa dan menghancurkan ruang hidup masyarakat.

Namun setiap kali bencana terjadi, yang muncul justru penjelasan teknis, bukan evaluasi kebijakan yang menyentuh akar masalah.

Deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang masif telah melemahkan daya dukung lingkungan. Data dari World Resources Institute menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 10,7 juta hektare hutan primer dalam dua dekade terakhir.

Pembangunan yang mengorbankan hutan dan ekosistem demi keuntungan jangka pendek pada akhirnya menciptakan kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar. Yang paling terdampak selalu masyarakat kecil, sementara manfaat ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak.

Jika pola ini terus dipertahankan, krisis lingkungan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Pertanyaannya tegas: sampai kapan lingkungan harus terus membayar harga dari kebijakan yang enggan dikoreksi?

Tutup Tahun: Arah yang Perlu Dikoreksi

Menyempitnya ruang demokrasi, stagnasi ekonomi, dan kerusakan lingkungan bukanlah rangkaian kebetulan. Ketiganya adalah konsekuensi dari pilihan kebijakan yang sama, yaitu menomorsatukan stabilitas jangka pendek sambil menunda koreksi yang mendasar.

Ketika batas sipil dan militer dibiarkan kabur, ekonomi dibiarkan tumbuh tanpa arah transformasi, dan alam terus dikorbankan atas nama pembangunan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pemerintahan, tetapi masa depan bangsa itu sendiri.

Jika arah ini terus dipertahankan, publik tidak sedang menyaksikan kemajuan, melainkan kemunduran yang berjalan perlahan namun pasti. Demokrasi harus dikembalikan pada supremasi sipil.

Ekonomi harus diarahkan untuk bekerja bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjaga angka. Lingkungan harus diperlakukan sebagai fondasi hidup, bukan komoditas yang bisa terus dikorbankan.

Tanpa perubahan arah yang nyata, seluruh narasi kemajuan hanya akan menjadi pembenaran bagi krisis yang disengaja dan diwariskan. Di titik inilah sikap perlu ditegaskan: bangsa ini tidak kekurangan potensi, tetapi sedang kekurangan keberanian untuk mengoreksi arah sebelum semuanya terlambat.