Muhammad Reza

• Pengamat Sosial-Politik Universitas Ibnu Chaldun
• S1: Ilmu Politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
• S2: Pemikiran Politik Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Setelah demonstrasi brutal hampir dua pekan, banyak pihak termasuk analis Barat kembali mengulang prediksi lama bahwa Iran berada di ambang runtuh. Nilai mata uang jatuh, tekanan ekonomi dan politik meningkat, desakan demokratisasi menguat, sementara infiltrasi intelijen asing menambah tekanan dari luar.

Dalam kerangka analisis konvensional, kombinasi ini seharusnya cukup untuk menjatuhkan sebuah rezim. Namun sekali lagi, prediksi itu meleset. Iran tetap bertahan.

Kesalahan utamanya terletak pada cara membaca Iran. Banyak analis masih memaksakan teori klasik runtuhnya rezim otoriter akibat tekanan ekonomi dan gejolak sosial. Masalahnya, kerangka itu tidak dirancang untuk Iran. Negara ini bukan entitas “normal” pasca Perang Dingin. Ia adalah sebuah anomali

Sejak Revolusi Islam 1979, Iran hidup dalam kepungan nyaris permanen: sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, operasi intelijen, sabotase, hingga ancaman militer terbuka. Bagi Iran, tekanan bukanlah krisis sementara, melainkan kondisi struktural.

Kepungan adalah normalitas.

Dalam situasi terkini, tekanan itu kembali dimaksimalkan melalui manuver militer dan sinyal intimidatif. Namun respons Iran konsisten: retorika keras, tindakan terukur. Tidak gegabah, tidak terpancing. Bahkan ketika merilis video fasilitas rudal bawah tanah, pesan yang dikirim bukan kepanikan, melainkan penegasan kesiapan tanpa histeria.

Di sinilah letak perbedaannya.

Perlu ditegaskan, tekanan terhadap Iran bukanlah fenomena baru yang mengejutkan. Ia adalah bagian dari memori kolektif negara itu sendiri. Kepungan justru telah membentuk cara berpikir, cara bertahan, dan cara mengelola krisis. Dalam kondisi seperti ini, tekanan maksimal tidak selalu menghasilkan kepatuhan, sering kali justru memperkeras konsolidasi internal.

Dari pengalaman historis itu lahir satu konsekuensi penting yang sering luput dibaca. Akumulasi tekanan struktural telah membentuk ketahanan yang melampaui aspek militer, mencakup dimensi psikologis dan institusional. Karena itu, membaca Iran dengan kacamata negara rapuh yang tinggal menunggu runtuh bukan hanya keliru, tetapi gagal memahami logika eksistensinya sendiri.

Di luar faktor struktural tersebut, ada satu variabel krusial yang kerap diabaikan para analisa: posisi Ali Khamenei. Ali Khamenei bukan sekadar pemimpin negara Iran. Ia adalah Marja’ Taqlid dunia Syiah.

Artinya, otoritasnya tidak berhenti di batas teritorial Iran, melainkan meluas sebagai otoritas keagamaan lintas negara dan lintas kewarganegaraan.

Dalam tradisi Syiah Itsna ‘Asyariyah, Marja’ Taqlid adalah otoritas hukum agama tertinggi, yang ditaati bukan secara administratif, melainkan secara spiritual dan religius. Para pengikutnya tersebar dari Timur Tengah, Semenanjung Asia, Afrika, Eropa hingga komunitas diaspora global.

Dalam konteks ini, Khamenei memiliki dua dimensi kekuasaan sekaligus, pemimpin negara dan pemimpin religius global. Analogi yang paling mendekati mungkin Paus dalam dunia Katolik. Namun, berbeda dengan Paus yang kini lebih berperan sebagai simbol moral, Khamenei adalah figur religius yang juga memimpin negara dan menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Barat.

Karena itu, menyerang atau membunuh Khamenei bukan sekadar decapitation strike. Ia akan dipersepsikan sebagai serangan terhadap simbol religius global. Dampaknya tidak terbatas pada instabilitas Iran, tetapi berpotensi memicu kekacauan lintas kawasan, kepentingan Amerika di berbagai negara menjadi sasaran, kedutaan-kedutaan berada dalam ancaman, dan ketegangan dapat meledak tanpa kendali.