Baca tanpa iklan
DALAM waktu yang hampir bersamaan, publik Indonesia disuguhi potret yang kontras dan saling berjauhan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Pajak dan Bea dan Cukai dengan barang bukti uang tunai dan emas bernilai fantastis.
Di sisi lain, seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur memilih mengakhiri hidupnya, diduga akibat tekanan ekonomi dan pungutan biaya sekolah.
Dua peristiwa ini hadir di ruang publik tanpa jembatan narasi kebijakan yang jelas, seolah berjalan di jalur masing-masing. Masyarakat disuguhi kenyataan bahwa diantara miskinnya penduduk, ada penyelenggara negara yang serakah.
Wajah Negara yang Tak Saling Terhubung
Korupsi pada level elite dan tragedi kemiskinan ekstrem di tingkat akar rumput sebetulnya bukan dua cerita yang terpisah. Keduanya adalah manifestasi dari kegagalan tata kelola negara dalam memastikan keadilan distribusi dan perlindungan sosial.
Namun, respons negara terhadap dua isu ini sering kali tidak berada dalam satu kerangka besar. Penegakan hukum berjalan sendiri, sementara kebijakan sosial tersendat di lapangan.
Kasus anak SD di NTT menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar—yang secara konstitusional dijamin negara—masih rapuh ketika berhadapan dengan realitas ekonomi keluarga miskin.
Ketika seorang anak merasa masa depannya tertutup hanya karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah, pertanyaannya bukan lagi soal aturan teknis, melainkan tentang kehadiran negara yang gagal dirasakan.
Pada saat yang sama, kasus OTT pejabat kembali menegaskan bahwa jabatan publik masih diperlakukan oleh sebagian elite sebagai sumber rente, bukan amanah.
Korupsi tidak hanya merampas uang negara, tetapi juga memotong peluang negara untuk hadir lebih kuat di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Di titik ini, ironi menjadi terang: negara kehilangan sumber daya, sementara warganya kehilangan harapan.
Janji Politik di Atas Kebutuhan Nyata
Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah saat ini juga tengah mendorong berbagai program besar, terutama pemenuhan janji kampanye seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan keterlibatan Indonesia di panggung internasional.
Secara konsep, program-program ini tidak keliru. Namun persoalannya muncul ketika implementasi dilakukan secara ngotot, tanpa kesiapan tata kelola dan pengawasan yang memadai.
Janji kampanye yang dipaksakan menjadi program masif berisiko berubah menjadi ladang baru pencarian rente. Anggaran besar, distribusi luas, dan pengawasan yang belum solid adalah kombinasi klasik yang rawan disalahgunakan. Tanpa desain kebijakan yang transparan dan akuntabel, niat baik mudah tergelincir menjadi masalah baru.
Lebih jauh, fokus pada pencitraan global dan capaian internasional juga patut dipertanyakan ketika masalah mendasar di dalam negeri belum tertangani secara tuntas.
Keterlibatan Indonesia di dunia internasional akan kehilangan makna jika di saat yang sama, negara belum mampu memastikan anak-anaknya aman, bersekolah, dan memiliki harapan hidup. Padahal, ada kebutuhan mendesak negara ini yakni korupsi yang kronis dan kemiskinan yang nyata. Itu yang seharusnya menjadi prioritas.