Sikap Eropa tersebut dibalas secara retaliatif oleh Rusia dengan memutus rantai pasok gas alam. Alhasil, hingga saat ini, Eropa telah menguras 57 persen cadangan energinya untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Ketiga, Eropa yang berkomitmen untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai jalan keluar dari politik retaliatif Rusia seakan “ditampar” oleh perilaku AS yang justru berburu energi fosil ke Venezuela, Iran, dan Greenland dengan tanpa sungkan mengobar perang.

Lebih lanjut, AS bahkan keluar dari kesepakatan global untuk mitigasi dan adaptasi periubahan iklim, UNFCCC.

Dalam kasus intensi AS untuk menguasai Greenland, AS cenderung berlaku propagandis dengan menyebut Greenland berpotensi untuk dicaplok oleh Rusia dan Tiongkok.

Klaim propagandis AS tersebut secara faktual tidak berdasar karena Rusia tidak berlaku ekspansionis di kawasan Eropa sejak Uni Soviet runtuh pada 1990. Pun, Tiongkok setali tiga uang dengan Rusia.

Benar bahwa Tiongkok berlaku ekspansionis secara militer di kawasan Asia dengan mengobar ketegangan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Namun, kedua ketegangan tersebut berada dalam zona abu-abu peperangan (gray zone warfare), bukan perang terbuka.

Meskipun memiliki kekuatan militer yang tidak diragukan, Tiongkok masih berfikir rasional jika hendak bersikap ekspansionis ke wilayah Eropa. Yang sesungguhnya berlaku adalah niat AS sendiri yang hendak menguasai sumber daya alam Greenland yang besar akan migas dan logam tanah jarang yang bernilai strategis bagi industri pertahanan.

Demikian juga jalur strategis Greenland dalam akses lebih cepat ke Eropa dan Asia. Niat buruk AS ini dibaca dengan cermat oleh Eropa. Tanpa sadar, kemarahan Eropa terkonversi menjadi mimpi buruk bagi masa depan NATO yang menjadi aliansi strategis kedua pihak.

Di tubir perpecahan Hubungan antara AS dan Eropa sejatinya terentang panjang sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2 pada 1945. Ambisi AS untuk menjadi imperium baru dunia dengan sebutan Pax Americana telah mendudukkan Eropa, khususnya Eropa Barat, sebagai objek kebijakan strategis bagi AS.

Ketika Eropa mengalami kesulitan ekonomi dan kekurangan dana untuk membangun infrastruktur publik pasca perang,

AS hadir mengulurkan tangan dengan mengucurkan dana miliaran dolar dalam bentuk kebijakan Marshall Plan pada 1948-1951. AS juga menuntun Eropa untuk bersama menguasai dunia melalui jalur perekonomian dengan menguasai lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia.

Baik AS maupun Eropa juga mengikatkan diri untuk bekerja sama dalam bidang perdagangan melalui the Translantic Relationship yang saat ini menguasai 30 persen perdagangan barang dan jasa global dan 43 persen produk domestik bruto dunia.

Yang tak boleh dilupa adalah bagaimana AS menggandeng Eropa sejak 1949 dalam Perjanjian Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara lain-demikian prinsip yang dianut oleh blok pertahanan ini.

Kini, “bulan madu” di antara dua kekuatan utama ekonomi dan militer dunia tersebut di tubir perpecahan. Realisme politik dan banditisme global yang dijalankan AS di panggung geopolitik dunia menjadi pemicunya.

AS tak segan membuat PBB sebagai lembaga perdamaian dunia menjadi mandul. Lebih dari itu, AS mengangkangi hukum internasional dengan melanggar prinsip non-intervensi dan non-interferensi antarnegara.