PEMIMPIN TERTINGGI IRAN, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke negaranya.

Media resmi Iran, IRNA dan Fars, menyebut Khamenei wafat di kantornya saat sedang menjalankan tugas pada Sabtu (28/2) pagi.

Dilansir Al-Jazeera, Minggu (1/3/2026), pemerintah Iran telah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.

Hingga kini, belum ada detail lebih lanjut mengenai kronologi pembunuhan yang diumumkan secara resmi.

Serangan rudal AS dan Israel sejak Sabtu menargetkan sejumlah lokasi strategis di Iran.

Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke Israel serta ke beberapa negara Arab yang menampung pasukan AS, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait.

Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan kematian Khamenei. Ia menyebut Khamenei sebagai “salah satu orang paling jahat.”

Kematian Khamenei menandai eskalasi besar dalam konflik kawasan, dengan potensi dampak geopolitik yang meluas di Timur Tengah dan dunia internasional.

Simbol Perlawanan Bagi Hegemoni Global

Kami menyatakan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang disebut gugur dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 11 Ramadan 1447 H atau 1 Maret 2026.

Kami menyebut peristiwa tersebut sebagai kehilangan besar bagi umat Islam serta kekuatan-kekuatan yang selama ini konsisten menentang hegemoni global.

Kesyahidan Imam Ali Khamenei merupakan kehilangan besar bagi umat Islam dan seluruh kekuatan yang konsisten menentang hegemoni global. 

Khamenei bukan sekadar pemimpin politik, melainkan simbol keteguhan prinsip, konsistensi ideologis, serta keberanian dalam menghadapi dominasi kekuatan global, khususnya Amerika Serikat dan Israel.

Kepemimpinannya disebut merepresentasikan garis perlawanan yang menegaskan kemandirian dan martabat bangsa.

Kami memandang serangan terhadap pemimpin negara berdaulat sekaligus rujukan keagamaan bagi jutaan umat sebagai kejahatan politik yang mencederai prinsip kedaulatan negara dan norma dasar kemanusiaan. 

Serangan terhadap pemimpin negara berdaulat menjadi preseden berbahaya yang menggerus fondasi hukum internasional dan memperlihatkan praktik imperialisme modern dalam bentuk nyata.