Oleh: Direktur Eksekutif Wiratama Institute Aulia Rachman Alfahmy

TRIBUNNERS - Membicarakan perkembangan kebijakan terkait ruang digital, terutama media sosial, di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari visi besar Pemerintah saat ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Sayangnya, target tersebut harus terbentur dengan realita bahwa kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Di tengah ketidakpastian global, dari dinamika politik antar negara hingga perang dagang, negara berkembang seperti Indonesia harus menelan pil pahit berupa terjadinya deindustrialisasi prematur.

Baca juga: Digitalisasi Dinilai Penting untuk Perkuat Daya Saing Industri Furnitur Indonesia

Selama ini, sektor industri manufaktur dipercaya menjadi mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju seperti USA, Jerman, Jepang mengalami pertumbuhan sektor industri manufaktur tinggi, dimana kontribusi terhadap lapangan pekerjaannya dapat mencapai 30 persen, sebelum bertransformasi menuju negara jasa. 

Akan tetapi, selama dua dekade terakhir, negara-negara berkembang gagal mengikuti jejak negara-negara maju tersebut, dimana perkembangan sektor manufakturnya mengalami penurunan sebelum menyentuh puncak. Di Indonesia, selama 10 tahun terakhir, kontribusi sektor manufaktur mengalami penurunan dari 24 persen menjadi 19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh sebab itu, negara berkembang memerlukan mesin pertumbuhan baru.

Ekonom Harvard, Dani Rodrik mengatakan ke depannya, setiap negara akan bergantung pada sektor jasa sebagai mesin pertumbuhan baru, dimana Pemerintah harus mendorong terciptanya high value services sector di negaranya. Adaptasi dan pengembangan teknologi digital merupakan salah satu caranya.

Berbeda dengan manufaktur berat, sektor jasa modern tidak selalu membutuhkan investasi fisik besar atau rantai pasok kompleks lintas negara. Ia lebih bergantung pada kualitas sumber daya manusia, arus informasi, dan kemampuan mengelola pengetahuan. Bagi negara seperti Indonesia, dengan bonus demografi besar namun ruang industrialisasi yang kian sempit, sektor ini menjanjikan peluang yang besar.

Baca juga: Konflik Iran-Israel Picu Risiko Lonjakan Biaya Industri, Kemenperin Perkuat Ketahanan Manufaktur

Di sinilah peran teknologi menjadi penentu. Teknologi digital memungkinkan sektor jasa keluar dari jebakan produktivitas rendah. Digitalisasi mengurangi biaya transaksi, memperluas skala pasar, dan memungkinkan replikasi layanan secara cepat. Platform digital mengubah jasa yang sebelumnya bersifat lokal dan non-tradable menjadi lintas wilayah, bahkan lintas negara. Seorang desainer grafis, pengajar daring, konsultan, atau pelaku industri kreatif kini dapat menjual jasanya tanpa terikat lokasi fisik.

Pada tahun 2025, ekonomi digital Indonesia telah menyentuh 99 miliar dolar AS dan diperkirakan akan mencapai setidaknya 180 miliar dolar AS pada 2030 (Bain, Google, Temasek, 2025).  Dan salah satu teknologi digital yang berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketimpangan, adalah media sosial. Untuk itulah, kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan di sektor digital menjadi sangat penting. Rencana Pemerintah untuk membatasi akses media sosial lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kebijakan ini tidak kontraproduktif terhadap target pertumbuhan ekonomi.

Solusi Pertumbuhan

Pada penelitian terbarunya Song, et.al (2024), melakukan penelitian dengan menggunakan data dari 177 negara untuk menguji dampak media sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, penetrasi media sosial berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. 

Media sosial diakses oleh lebih dari 180 juta pengguna di Indonesia, atau lebih dari 60 persen dari populasi negara ini terhubung oleh berbagai platform sosial media. Hal ini menjadi berpeluang tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga untuk berkembangnya aktivitas ekonomi produktif. 

Diperkirakan sekitar 75,5 persen dari jumlah total pengguna aktif media sosial di Indonesia berusia 13–18 tahun, menunjukkan bahwa remaja bukan hanya pengguna pasif, tetapi merupakan bagian penting dari volume aktivitas media sosial nasional. Bagi remaja, media sosial sering dipahami semata sebagai ruang ekspresi diri atau hiburan. Namun secara ekonomi, ia justru berfungsi sebagai training ground informal bagi sektor jasa digital. Lebih dari itu, kelompok usia muda ini juga menjadi bagian signifikan dari basis pengguna yang paling responsif terhadap layanan digital baru.

Rodrik (2025) berpendapat bahwa untuk mendorong pertumbuhan tinggi sektor jasa, harus diciptakan tatanan masyarakat yang “productivist”, dimana masyarakat semenjak remaja didorong untuk meningkatkan pengetahuan dan skill. Dalam hal, media sosial dapat berperan penting, melalui setidaknya empat hal.