By the way, ketika pagi ini saya menulis kolom ini, harga minyak berkisar di antara US $ 101 – 107. Jadi, apakah artinya bagi fiskal dan APBN kita?

Dalam konteks politik, contoh a contrario adalah ketika Presiden Joko Widodo menyatakan sesuatu, maka makna sebenarnya adalah kebalikannya.

Misal, ketika kampanye pilpres Beliau mengatakan akan menguatkan KPK, menjadi tidak aneh kalau faktanya adalah melemahkan KPK. 

Jadi, ketika Perubahan UU KPK disahkan, yang banyak mengamputasi kewenangan luar biasa KPK dalam memberantas korupsi, Beliau tidak bisa berdalih, itu adalah inisiatif pelemahan dari DPR. Karena UUD 1945 mengatur, undang-undang dibuat dengan persetujuan bersama presiden dan DPR, dan sedikit urun rembuk ala kadarnya dari DPD.

***

Jadi, konsep penafsiran baru apa yang ingin saya tawarkan? 

Kalau a contrario, adalah penafsiran terbalik, maka pemaknaan anti a contrario, adalah penafsiran terbolak-balik.

Saya memandang penafsiran yang jungkir balik demikian penting untuk memahami fenomena politik hukum abnormal yang terjadi akhir-akhir ini.

Fenomena pertama adalah soal Board of Peace, Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dimana Indonesia melalui Presiden Prabowo ikut bergabung menjadi anggotanya.

Makna damai dalam kata peace bukan hanya harus dimaknai masih tidak terjadinya perdamaian di Palestina, lebih jauh, harus dibolak-balik logika pikirnya untuk mencari alasan pembenar guna melakukan perang AS-Israel terhadap Iran.

Melihat inisiator Board of Peace justru memulai perang di Iran, maka itulah logika doublethink dalam novel George Orwell, “War is Peace”.

Fenomena kedua, adalah soal perjanjian dagang timbal balik (resiprokal) antara Indonesia dan Amerika. Faktanya, yang ada bukanlah perdagangan antara dua negara yang sederajat, tetapi pemaksaan dan penjajahan dagang dari Amerika kepada Indonesia.

Ibaratnya, kehormatan dan kedaulatan Indonesia dilecehkan di hadapan tekanan dan ancaman tarif dagang Amerika.

Perjanjian dagang itu memberikan 214 kewajiban kepada Indonesia, berbanding 9 kewajiban kepada Amerika. Maka perjanjian dagang yang tidak imbang demikian, bukanlah resiprokal atau timbal balik. Kecuali, ketika membacanya, logika kita sudah tidak normal, telah terbolak-balik, alias menggunakan metode interpretasi anti a contrario.

Perjanjian yang seharusnya menganut asas bebas, sukarela (voluntary), berubah menjadi paksaan, penjajahan, bahkan perbudakan. Dalam bahasa novel George Orwell, “Freedom is Slavery”.