KEPUTUSAN Pemerintah Spanyol untuk menarik duta besarnya dari Tel Aviv secara permanen menandai titik balik krusial dalam arsitektur diplomasi kontemporer.

Langkah berani ini bukan sekadar prosedur administratif atau protes simbolis yang lazim terjadi dalam hubungan internasional.

Penarikan duta besar secara permanen adalah level tertinggi dari sanksi diplomatik sebelum pemutusan hubungan total. Spanyol, sebuah kekuatan menengah di Uni Eropa dan anggota NATO, telah memilih untuk "membakar jembatan" formalnya demi sebuah prinsip kemanusiaan yang lebih tinggi, sebuah langkah yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ibu kota dunia.

Secara teoretis, manuver Madrid dapat dibedah melalui kacamata Realisme Neoklasik. Dalam kerangka ini, kebijakan luar negeri sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh distribusi kekuatan dalam sistem internasional (sistemik), tetapi juga oleh persepsi elit dan dinamika politik domestik.

Perdana Menteri Pedro Sánchez memahami bahwa untuk mempertahankan kepemimpinan moral di panggung global, Spanyol harus berani melakukan kalkulasi risiko yang melampaui kepentingan pragmatis materiil.

Spanyol memilih untuk memutus jalur komunikasi tingkat tinggi sebagai bentuk sanksi diplomatik yang nyata sebuah tindakan yang memiliki "daya gigit" (punitive measures) dalam politik kekuasaan.

Namun, pemandangan kontradiktif justru terlihat pada posisi diplomasi Indonesia. Di sini, kita menemukan sebuah paradoks identitas yang dalam teori Konstruktivisme disebut sebagai kegagalan penyelarasan antara identity-as-talk (apa yang dikatakan) dengan identity-as-practice (apa yang dilakukan).

Indonesia secara konsisten mengonstruksi identitas nasionalnya sebagai garda terdepan pembela kedaulatan Palestina, sesuai mandat konstitusi 1945. Namun, dalam praktiknya, kita terjebak dalam ironi besar: duduk bersanding dengan delegasi Israel di meja Board of Peace (BoP).

Partisipasi Indonesia di BoP mencerminkan apa yang sering dikritik dalam teori Hubungan Internasional sebagai "Diplomasi Teatrikal".

Di satu sisi, pemerintah menggunakan narasi anti-Israel yang sangat keras untuk memuaskan konstituen domestik dan menjaga citra di hadapan negara-negara Muslim. Di sisi lain, kehadiran delegasi Indonesia di BoP bersama Israel menunjukkan adanya upaya untuk tetap "relevan" dan diterima dalam tata kelola global yang didominasi oleh institusi-institusi Barat.

Indonesia seolah-olah sedang menjalankan diplomasi dua wajah: mengecam secara retoris di mimbar umum, namun bersikap kooperatif secara fungsional di balik pintu tertutup lembaga internasional yang secara de facto mengakui kehadiran entitas yang kita kecam.

Inilah ironi yang sangat tajam dan menyindir. Spanyol, yang secara geografis dan historis tidak memiliki keterikatan emosional-keagamaan sedalam Indonesia terhadap isu Palestina, justru menjadi pihak yang paling progresif.

Mereka memiliki "kartu truf" diplomatik karena adanya hubungan resmi, dan mereka berani membuang kartu tersebut untuk menekan Israel. Sementara itu, Indonesia yang bangga dengan posisi "tanpa hubungan resmi" justru terlihat kehilangan taji strategis.

Kita memang tidak memiliki saluran diplomatik formal untuk diputus sebagai bentuk protes nyata, namun di saat yang sama, kita melegitimasi kehadiran Israel dengan berbagi kursi dan otoritas di forum multilateral seperti BoP.

Keterlibatan Indonesia dalam BoP bersama Israel dapat dibaca sebagai bentuk pragmatisme yang rapuh. Jika alasan Indonesia bergabung adalah untuk "mempengaruhi dari dalam", maka pertanyaannya adalah: sejauh mana suara Indonesia mampu mengubah kebijakan Israel di lapangan?