SELAT HORMUZ, arteri vital yang mengalirkan sekitar 20 persen konsumsi minyak bumi dan gas alam cair (LNG) global, mendadak tersumbat akibat eskalasi militer antara Amerika Serikat-Israel dan Iran di kawasan Teluk. 

Bagi Indonesia, keheningan di selat sempit  diapit Iran di Utara dan Oman di Selatan sepanjang 33an  kilometer tersebut bisa menjadi lonceng peringatan superkeras bagi stabilitas fiskal nasional. 

Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru sedang memacu mesin ekonomi melalui program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran raksasa Rp 335 triliun. 

Namun, realitas geopolitik seringkali tidak bersahabat dengan janji-janji kampanye yang telanjur menjadi kebijakan nasional. Benturan antara krisis energi global dan ambisi pemenuhan gizi nasional kini menciptakan dilema fiskal paling pelik dalam sejarah modern Indonesia.

Krisis Selat Hormuz telah melambungkan harga minyak mentah jenis Brent melampaui angka psikologis US$ 100 per barel, bahkan para analis memperingatkan potensi lonjakan hingga US$ 150 jika blokade fisik terus berlanjut.

Indonesia, sebagai negara net importir minyak dengan ketergantungan impor mencapai 53,74 juta ton per tahun, berada di garis depan kerentanan ini. 

Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 1 per barel di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok US$ 70, secara otomatis memperlebar defisit anggaran sebesar Rp 6,8 triliun.

Jika harga minyak rata-rata menetap di level US$ 92 per barel tanpa intervensi drastis, defisit fiskal nasional diproyeksikan akan melompat ke angka 3,7 persen dari PDB.

Angka ini tak pelak adalah sebuah pelanggaran terhadap batas suci 3 persen yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Persoalannya menjadi eksponensial ketika pemerintah bersikeras mempertahankan belanja MBG di tengah pembengkakan beban subsidi energi.

Arsitektur APBN 2026 yang dirancang ekspansif kini menghadapi ancaman penurunan kredibilitas secara sistemik. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s telah lebih dulu merevisi outlook ekonomi Indonesia dari stabil menjadi negatif. 

Penurunan prospek ini mencerminkan kegelisahan pasar atas konsistensi kebijakan fiskal Indonesia yang mulai terlihat goyah akibat sentralisasi kekuasaan dan ambisi pertumbuhan 8 persen yang dinilai kurang realistis.

Melampaui batas defisit 3 persen akan menjadi sinyal bagi para investor bahwa disiplin fiskal pasca-1998 telah ditinggalkan. Jika kredibilitas ini runtuh, pemerintah harus bersiap menghadapi serangan balik dari pasar surat utang.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) kini juga sudah mulai menunjukkan gejala kejenuhan yang mengkhawatirkan. Imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun telah menyentuh level tertinggi dalam enam bulan terakhir, menandakan bahwa investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk memegang utang Indonesia.

Indikator yang paling mengkhawatirkan adalah jatuhnya bid-to-cover ratio pada lelang SBN dari level 4 kali pada tahun 2025 menjadi hanya 1,3 kali di awal 2026. Artinya, surat utang pemerintah mulai sulit laku di pasar global karena ketidakpastian kebijakan fiskal dan risiko inflasi yang dipicu krisis energi.