Jika pemerintah tetap memaksakan penambahan utang untuk menutup defisit yang melebar, maka fenomena "crowding out effect" tidak akan terhindarkan.

Perbankan domestik akan lebih memilih memarkir dananya di SBN yang memberikan imbal hasil tinggi daripada menyalurkan kredit produktif ke sektor riil atau UMKM. Pertumbuhan ekonomi pun akan tercekik dari dalam, mengubur mimpi target pertumbuhan 8 persen di bawah tumpukan beban bunga utang.

Pilihan lain yang tersedia adalah efisiensi radikal. Namun, kata "efisiensi" seringkali menjadi eufemisme bagi pemangkasan program-program strategis. Menteri Keuangan memang memberikan sinyal bahwa efisiensi dilakukan pada belanja non-makanan seperti pengadaan motor atau komputer baru. 

Namun, penghematan pada alat tulis kantor, misalnya, tidak akan cukup untuk menambal lubang triliunan rupiah akibat kenaikan ICP (Indonesia Crude Price).

Jika defisit harus dijaga di bawah 3 persen, pemerintah tidak punya pilihan selain menunda proyek mercusuar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dialokasikan Rp 5 triliun pada 2026, atau memangkas belanja alutsista yang mencapai Rp 187 triliun. 

Penghematan pada sektor infrastruktur dan pertahanan ini, meski menyelamatkan fiskal dalam jangka pendek, akan berdampak pada melambatnya daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Masyarakat akan dihadapkan pada situasi di mana piring makan mereka terisi, namun infrastruktur pendukung ekonomi di sekeliling mereka justru mangkrak.

Krisis Selat Hormuz juga menyerang jantung operasional program MBG melalui jalur inflasi bahan baku. Komponen utama MBG seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan susu, sangat sensitif terhadap biaya logistik dan harga input pertanian. 

Sementara blokade Hormuz secara langsung mengganggu rantai pasok pupuk global, mengingat Iran adalah eksportir urea terbesar keempat di dunia. Harga urea internasional telah melonjak lebih dari 25 persen mencapai level US$ 625 per metrik ton. 

Kenaikan harga pupuk ini akan mentransmisikan tekanan pada harga pangan domestik. Biaya produksi beras dan sayuran di tingkat petani akan membengkak, yang pada gilirannya menaikkan harga di pasar tradisional. 

Di sisi lain, Indonesia juga masih sangat bergantung pada impor sapi bakalan ( sapi hidup ) dan susu skim dari Australia dan Selandia Baru.

Meskipun kedua negara tersebut tidak berada di zona konflik, kenaikan biaya bahan bakar bunker dan premi asuransi perang (war-risk premiums) telah menaikkan biaya logistik pengapalan secara global. 

Harga impor sapi hidup diproyeksikan naik 10 persen hingga 20 persen, yang secara otomatis akan melambungkan harga daging di tingkat konsumen dan memperberat biaya menu MBG.

Lalu, apa yang tersisa bagi program MBG jika semua bahan baku ini naik serentak? Pemerintah dihadapkan pada opsi-opsi yang semuanya pahit. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa dengan Rp 10.000, satu porsi MBG masih bisa berisi ayam dan telur.

Namun, kalkulasi tersebut dilakukan sebelum tank-tank dan pesawat tempur bergerak di sekitar Hormuz dan harga pupuk urea meroket. 

Jika anggaran Rp 335 triliun tetap dikunci (fixed) sementara inflasi pangan melaju kencang, kualitas nutrisi MBG menjadi taruhannya.