Hal yang paling mengkhawatirkan, kenaikan harga BBM hingga rata-rata setahun sekitar 90-100 dolar AS per barel berdampak langsung ke pengeluaran rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Dimana, terdapat lebih dari 8,0 persen kontribusi belanja energi dalam pengeluaran rumah tangga di Indonesia (OECD, Maret 2026).

Porsi pengeluaran energi rumah tangga miskin lebih tinggi dibandingkan dengan kelas menengah.

Artinya, kenaikan harga BBM akan memperparah tingkat kemiskinan dan berdampak langsung terhadap penambahan jumlah rumah tangga miskin mengingat mayoritas kelas menengah Indonesia berada di sekitar garis kemiskinan atau nyaris miskin.

Solusinya, jika harga minyak dunia rata-rata setahun lebih besar 90 dolar AS per barel maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah efisiensi anggaran pemerintah dengan mengalihkan beberapa pos pengeluaran, termasuk pengeluaran Makan Bergizi Gratis (MBG)  untuk menaikkan subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi, khususnya angkutan kereta api dan bantuan langsung ke masyarakat miskin berupa beras 10 kg per bulan.

Langkah kedua, mempertahankan alokasi pengeluaran seperti sekarang tetapi dengan penambahan pada anggaran subsidi BBM, listrik, pupuk, angkutan dan lainnya tetapi dengan konsekwensi menambah rasio defisit fiskal terhadap GDP dari 2,92 persen dari GDP tahun 2025 menjadi 4,0 – 4,5 persen GDP tahun 2026.

Langkah ketiga, dari sisi kebijakan moneter, bauran kebijakan moneter termasuk perbaikan akses kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan paling rasional. Di mana dari sisi suku bunga, Bank Indonesia (BI) tidak memiliki ruang untuk menurunkan BI rate (suku bunga acuan) dengan ekspektasi inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.

Langkah keempat, berdasarkan framework impossible trinity dalam keuangan internasional, ada baiknya BI memperhitungkan opsi melakukan pembatasan arus modal untuk menjamin kestabilan nilai tukar Rupiah per dolar AS dan memastikan independensi kebijakan moneter.

Di mana, dalam beberapa waktu terakhhir, rupiah per dolar AS terdepresiasi hingga sekitar Rp. 17.000 per dolar AS.  

Langkah kelima, mempersiapkan langkah emergensi, seperti program-program padat karya cash for work untuk memastikan kelompok masyarakat terbawah mampu mempertahankan konsumsinya. Termasuk melanjutkan program pemberian beras gratis kepada rumah tangga miskin.

Langkah keenam, untuk menjamin keberlangsungan fiskal tanpa mengurangi beban subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi dan lainnya maka langkah pembatasan konsumsi BBM dapat dilakukan oleh pemerintah.

Termasuk menggratiskan transportasi umum untuk memberikan insentif agar rumah tangga pindah menggunakan transportasi umum dibanding mobil pribadi.

Langkah ketujuh, koordinasi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah melalui refocussing anggaran dalam kondisi emergensi, yaitu harga minyak dunia lebih besar 90 dolar AS per barel rata-rata setahun.

Pengeluaran pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk membantu daya beli masyarakat paling rentan melalui skema bantuan langsung tunai atau skema cash for work.

Langkah kedelapan, sebagai opsi paling terakhir adalah berbagi beban dengan masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

Pemerintah memilih pilihan paling pahit bagi masyarakat untuk menyelematkan APBN dengan mengurangi subsidi yang menyebabkan kenaikan harga BBM, listrik, pupuk, transportasi dan lainnya.