Masalah utama algoritma media sosial saat ini bersifat amoral. Algoritma dirancang dengan satu tujuan tunggal, yaitu maksimalisasi keterikatan (engagement). Sayangnya, dalam psikologi massa, kemarahan, kebencian, dan teori konspirasi jauh lebih menjual daripada kebenaran.

Membentengi pemilu dari manipulasi algoritma bukan berarti memusuhi teknologi. Hal ini adalah upaya untuk memastikan bahwa teknologi bekerja untuk memperkuat demokrasi, bukan justru merobek tenun sosial demi keuntungan petualang politik.  

Suara rakyat adalah mandat konstitusional. Jika pembentuk undang-undang alpa meregulasi, kita mungkin akan menyaksikan pemilu terakhir di mana manusia benar-benar menjadi pemegang kendali atas pilihannya sendiri. Demokrasi tidak boleh kalah oleh kalkulasi algoritma.

Penguatan teknologi bagi Bawaslu bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Bawaslu akan menjadi pelindung bagi peserta pemilu, termasuk anggota DPR yang akan mencalonkan kembali dari pembunuhan karakter lewat hoaks digital.