Petugas penjaga perlintasan sebaiknya diberi penguatan penegakan hukum agar hal ini menjadi law enforement dikondisi tidak aman tersebut, baik menempatkan polisi lalulintas yang menguatkan penegakan hukum untuk keselamatan semua.

Perlu juga melakukan penertiban perlintasan kendaraan di rel kereta yang ilegal dan tidak dijaga petugas. Perlunya solusi kreatif agar juga kondisi sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik dan utamannya aman.

Pilar keempat, empowerment, kerap luput dari perhatian. Keselamatan tidak hanya menjadi urusan operator dan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pengguna jalan dan warga sekitar perlintasan perlu memiliki kesadaran dan keberanian untuk bertindak demi keselamatan bersama menghentikan arus ketika terjadi gangguan, saling mengingatkan, dan memprioritaskan keselamatan di atas kepentingan sesaat.

Tragedi Bekasi Timur mengingatkan kita bahwa kecelakaan besar sering kali lahir bukan dari satu kesalahan tunggal, melainkan dari akumulasi kelengahan kecil yang dianggap biasa. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang lalai, melainkan apakah kita bersedia belajar dan menyesuaikan diri dengan realitas baru transportasi. Keselamatan berkendara itu tanggung jawab kita semua bukan hanya milik Pemerintah dan Polisi, marilah kita menjaga keselamatn kita dan juga orang disekitar kita.

Keselamatan di perlintasan kereta api menuntut lebih dari sekadar teknologi atau aturan. Ia menuntut kesadaran kolektif untuk tidak menawar risiko di ruang yang seharusnya steril. Tanpa perubahan cara pandang itu, tragedi serupa hanya menunggu waktu untuk terulang di tempat lain, dengan korban yang berbeda.