SAYA  sengaja menggunakan istilah “paslon” (pasangan calon) dalam membaca dinamika Muktamar Nahdlatul Ulama  (NU) ke-35.

Istilah ini memang tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU.

Namun dalam praktik politik organisasi, ia justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung.

Secara normatif, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Akan tetapi dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril. 

Ia kerap dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum.

Dengan kata lain, meskipun pemilihan Rais Aam dilakukan oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama.

Dalam perkembangan terkini, adanya pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang tidak menginginkan dua kiai alim NU masuk sebagai anggota AHWA yaitu KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

Informasi ini, tentu saja, perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. 

Namun dalam pembacaan politik organisasi, hal semacam ini menunjukkan bahwa komposisi AHWA menjadi arena strategis yang sangat menentukan.

Menurut narasi yang berkembang, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, sementara Gus Ipul menghendaki Miftachul Akhyar tetap berada di posisi tersebut.

Di titik ini, terlihat jelas bahwa pertarungan Muktamar bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya—di ruang-ruang penentuan siapa yang berhak memilih.

Jika dinamika ini ditarik lebih luas, maka pada hari ini—dan tentu masih bisa berubah hingga pelaksanaan Muktamar—komposisi persaingan “paslon” pimpinan NU dapat dibaca sebagai berikut.

Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. 

Namun demikian ia masih berada dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.