Pola gerak pelayanan NU selama ini lahir dari pemetaan dan inisiatif para penggerak di arus bawah. 

Bahkan dari aspek pembiayaan, NU ditopang oleh kemandirian warga nahdliyyin dan amal usaha berbasis gotong royong. Bantuan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya hanyalah pelengkap untuk menutup kekurangan.

Tentu, manajemen di tingkat PWNU dan PBNU memiliki dinamika yang berbeda, terlebih saat menjalankan kemitraan program tertentu dengan pihak luar atau pemerintah yang menuntut mekanisme khusus. 

Namun yang terpenting, NU jangan sampai kehilangan karakter dasarnya: organisasi yang tumbuh, mengakar, dan bergerak dari bawah.

Oleh karena itu, poros utama manajemen PBNU harus tetap menggunakan pendekatan yang humanis, transparan, dan akuntabel. 

Manajemen puncak harus mau mendengar arus bawah (bukan hanya minta didengar), serta menghormati setiap inisiatif kreatif-inovatif dari cabang dan ranting (bukan malah menyalahkan atau mengabaikannya).

Transparansi juga menjadi kunci. Penggalangan sumber daya dan dukungan finansial bukanlah rahasia yang harus ditutupi, terutama di internal jam’iyyah. 

Berbagai media internal NU bisa dimanfaatkan sebagai etalase untuk memaparkan program, perkembangan kerja, hingga pertanggungjawaban publik.

Dengan begitu, keberhasilan menjadi milik bersama, dan kekurangan dapat dimaklumi serta dievaluasi bersama.

3. Melibatkan Tenaga Ahli Profesional dari Kader NU

NU memiliki segalanya, termasuk para ahli dan profesional di berbagai bidang. 

Sayangnya, sering kali muncul fenomena di mana para kader profesional ini merasa "NU bukan tempat saya". 

Mengapa? Karena organisasi belum memberikan ruang yang nyaman bagi passion dan keahlian mereka. 

Padahal, sentuhan mereka bisa memberi warna baru, menguatkan sistem layanan, serta membuat amal usaha NU menjadi lebih inovatif dan modern.

Memberi kepercayaan kepada mereka adalah bentuk penghormatan untuk mengajak mereka pulang ke rumah besar NU.