Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan ini?

Di Jakarta, pengurangan RKAB mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik. Tetapi di lingkar tambang, itu berarti:
cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah, rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan.

Inilah yang sering tidak terlihat dalam pidato-pidato nasionalisme.

Bahwa industri nikel hari ini bukan sekadar soal hilirisasi dan devisa negara.

Ia sudah menjadi denyut hidup masyarakat kawasan tambang.

Ironisnya, di tengah badai itu, perusahaan nasional murni justru terlihat paling rapuh.

Baca juga: Pemerintah dan Asosiasi Perunggasan Perkuat Sinergi Hilirisasi untuk Kesejahteraan Peternak

Ceria Group, melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka adalah contoh nyata PMDN yang mencoba berdiri di tengah dominasi modal asing.

Statusnya bukan hanya merupakan PMDN, PSN, tetapi juga sekaligus Objek Vital Nasional.

Dan justru karena itulah publik mulai mempertanyakan: mengapa negara tidak terlihat lebih agresif melindungi industri nasionalnya sendiri?

Semua orang tahu: perusahaan asing punya bantalan modal global.

Mereka punya akses bank internasional.

Mereka punya supply chain lintas negara.

Mereka punya daya tahan panjang.

Tetapi PMDN seperti Ceria? Mereka bertarung sambil menjaga napas. Siapa yang berkewajiban membantunya kecuali Negara? Dan di sinilah luka itu mulai terasa dalam.

Negara begitu keras bicara tentang kedaulatan ekonomi, tetapi ketika ada industri nasional yang benar-benar mencoba membangun “Smelter Merah Putih”, dukungan nyata terasa tidak sebanding dengan risiko yang mereka tanggung.