Negara tidak boleh mempertahankan jaringan yang sejak awal dibangun melalui mekanisme yang dipertanyakan. Di saat yang sama, standar menu, kualitas bahan makanan, dan keamanan pangan harus diperketat dengan audit rutin yang dilakukan pihak independen.

Ketiga, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi gizi, lembaga audit independen, serta masyarakat sipil perlu dilibatkan secara aktif.

Transparansi data penerima manfaat, nilai kontrak, pemasok, dan evaluasi kualitas harus dapat diakses publik. Bahkan jika diperlukan, MBG sebaiknya dihentikan sementara untuk dilakukan audit menyeluruh dan perombakan total sistem pengelolaannya sebelum dilanjutkan kembali dalam format yang lebih sehat.

Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukanlah pejabat, lembaga, atau proyeknya, melainkan tujuan awalnya. Anak-anak Indonesia memang membutuhkan makanan bergizi. Penangkapan pimpinan BGN hanyalah awal karena yang terpenting  adalah mengembalikan MBG kepada gagasan awalnya: program gizi nasional bagi masa depan Indonesia yang lebih baik.