Persoalan kemandirian energi yang berkorelasi terhadap ketahanan energi menjadi bertumpuk-tumpuk tatkala agenda transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) cenderung berjalan lambat.

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk lepas dari ketergantungan impor minyak mentah dan gas apabila sejak lama mampu mengakselerasi pemanfaatan sumber-sumber EBT yang dimiliki, terutama panas bumi, energi surya, gelombang laut, hidropower, bioenergi, termasuk energi nuklir yang bersumber dari uranium dan thorium yang jumlahnya melimpah di dalam negeri.

Namun demikian, ikhtiar pemerintah untuk memperbesar bauran EBT dalam bauran energi nasional belum optimal, yakni baru di angka 15,75 persen pada akhir 2025, atau berada di bawah target 17-19 persen—angka ini sebelumnya diturunkan dari target 23 persen dalam RPP Kebijakan Energi Nasional.

Dengan mencermati capaian-capaian ini, pemerintah mengalami kendala yang kompleks dalam mendukung kemandirian energi nasional. Di satu sisi ada persoalan serius dalam meningkatkan produksi energi fosil, di sisi lain ada persoalan tak kalah serius dalam mengakselerasi transisi energi yang seyogianya dapat menjadi jalan keluar.

Diplomasi Energi

Untungnya, pemerintah mengambil langkah yang terukur, repsonsif, serta strategis. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia pada April lalu berhasil membawa kesepakatan kerja sama pembelian minyak mentah Rusia oleh Indonesia sebesar 150 juta barel yang akan dikirimkan secara bertahap. KESDM selaku regulator juga merespons situasi krisis secara cukup responsif dengan menekankan pencarian sumber-sumber importasi baru yang tidak harus melalui Selat Hormuz yang diblokade.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggiatkan diplomasi energi dengan menyasar sumber-sumber importasi baru di kawasan Afrika seperti Aljazair, Angola, dan Nigeria, serta negara-negara di Amerika Selatan dan Asia Tengah yang notabene tidak harus melalui jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Jikapun kesepakatan dengan negara-negara tersebut berhasil dicapai, objektif yang terpenuhi baru berada di tataran keamanan stok BBM nasional. Harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah masih akan berpotensi naik seiring dengan fluktuasi harga di pasar internasional akibat gejolak geopolitik yang tidak kunjung reda di Timur Tengah.

Pemerintah harus berlaku sangat cermat dan hati-hati dalam merespons krisis energi yang sudah sangat terasa di level domestik. Krisis energi niscaya berdampak secara derivatif terhadap perekonomian nasional berupa kenaikan harga barang dan jasa, meningkatnya biaya produksi para pelaku usaha, menurunnya daya beli masyarakat, hingga lonjakan PHK di dunia kerja.

Pemerintah juga harus berhitung secara cermat dalam menjaga ketahanan fiskal di satu sisi, tapi tetap menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas politik-ekonomi nasional di sisi lain. Subsidi energi 2026 sebesar lebih dari Rp 210 triliun harus dipastikan terdistribusi secara tepat sasaran agar berkorelasi lurus terhadap ketahanan energi nasional.

Solusi Strategis

Ada tiga pembelajaran, sekaligus tiga solusi jangka panjang yang dapat ditempuh pemerintah dari situasi krisis hari ini. Pertama, pemerintah harus secara asertif meningkatkan kapasitas produksi migas nasional dengan mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur tua yang masih berproduksi dan juga sumur-sumur yang potensial untuk dieksplorasi.

Revisi UU Migas menjadi sebuah keharusan karena menjadi instrumen regulatif yang dapat memperbaiki iklim investasi energi nasional. Kedua, akselerasi transisi energi dengan mendorong skema investasi yang masuk untuk mendukung proyek transisi energi di Indonesia. Pemerintah dapat memanfaatkan kerja sama yang makin erat dengan Rusia dan Perancis untuk menanamkan investasinya di sektor energi hijau nasional.

Ketiga, perbaikan tata kelola energi nasional melalui tata kelola yang baik dan bersih berbasis keadilan energi, penegakan hukum, serta meritokrasi terhadap para pelaku usaha sektor energi nasional yang kontributif dalam mendukung transisi energi. Ketiga upaya tersebut menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan sebagai repsons strategis terhadap alarm keras krisis energi nasional hari ini.